Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Awas..! Satgas Korsupgah KPK Lirik 7 Indikator Koruptif Ini di Kepri

Satgas Korsupgah Wilayah I KPK saat melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) dengan wakil Gubernur Hj.Marlin Agustina dan Sekda Kepri TS.Arif Fadillah serta kepala OPD prov.Kepri (Foto:Humas Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Gelar rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) di Kepri, Satgas Korsupgah Wilayah I KPK melirik 7 indikator koruptif di Provinsi Kepri.

Ketua Satgas Korsupgah Wilayah I Maruli Tua Manurung dalam pemaparannya mengatakan, 7 Indikator Area Intervensi MCP di pemerintahan provinsi Kepri itu antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“Kami dari direktorat pencegahan, ingin memulai proses pencegahan ini dari hulunya, Yaitu mencegah perencanaan yang koruptif. Di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dari Barenlitbang, BPKAD dan Inspektorat Daerah sebagai tulang punggung perencanaan,” ungkapanya dalanm acara rapat tersebut.

Kegiatan yang dibuka wakil gubernur Kepri Marlin Agustian ini, juga dihadiri Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendas, Kaban BP2RD Reni Yusneli, Kaban BKPSDM Firdaus, Kadis Kominfo Zulhendri, Kadis DPMPTSP Syamsuardi, Kadis Pendidikan Muhammad Dali, BPKAD, Karo Organisasi dan Korpri Any Lindawaty, dan Karo PBJ Misbardi

Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina dalam kesempatan itu menyatakan, sangat berterimakasih kepada Satgas Korsupgah KPK yang akan melakukan supervisi di Kepri.

Marlin juga mengatakan, sangat menyadari betul betapa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Oleh karenanya, Marlin bersama Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, dalam masa kepemimpinannya memiliki misi, akan berupa melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.

“Tata kelola pemerintahan yang bersih akan menjadi program unggulan yang akan dituangkan nantinya dalam rencana perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Kami berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel, visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya” akan dapat kita raih,” kata Marlin.

Sementara itu Sekda Prov Kepulauan Riau Arif Fadilah dalam laporannya menyampaikan, sebelumnya  indikator supervisi Satgas Korsupgah KPK di Kepri sebelumnya terdapat pada 7 indikator.

Ke 7 area intervensi MCP Provinsi Kepulauan Riau, capaian tertinggi didapat dari indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebesar 97 persen dan indikator yang belum tercapai maksimal adalah dari laporan hasil pajak atas implementasi KSWP.

“Sedangkan capaian terendah, didapat dari indikator Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 53,19 persen dengan indikator yang belum tercapai maksimal dari capaian penagihan piutang pajak, peningkatan mata pajak yang diintervensi dan peningkatan pajak secara keseluruhan” ungkap Sekda Arif.

Sekda Arif melaporkan, permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri dalam pencapaian target indikator yaitu keterbatasan SDM APIP dalam melakukan pengawasan Kepatuhan BMD.

Pada 2021 ini, direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April ini, sejumlah regulasi yang belum terpenuhi dan beberapa aset daerah yang belum disertifikasi akan kembali dievaluasi.

Sementara langkah perbaikan dalam pelaksanaan Korsupgah 2021, akan dilakukan dengan rencana aksi, yang akan mencantumkan jadwal pelaksanaan tiap indikator keberhasilan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala OPD terkait.

“Pemantauan yang lebih intensif oleh admin MCP terhadap capaian tiap indikator per triwulan serta pelaporan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor   :Redaksi

Comments
Loading...