Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Satgas Korsupgah KPK Tekankan Pemprov Kepri Jauhi Perencanaan Koruptif

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK Maruli Tua (Foto:Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, menekankan kepada Pemprov Kepri agar menjauhi perencanaan yang bersifat koruptif.

Menurutnya, akar dari tindakan korupsi berasal dari perencanaan yang koruptif. Telebih, Kepri sebagai salah satu daerah yang baru saja melaksanakan kontestasi politik Pilkada.

”Kajian KPK tindak korupsi sektor politik dampaknya luas, terutama pada APBD. Jangan sampai terjadi perencanaan yang koruptif,” ungkapnya di hadapan Wagub Kepri, Sekda dan Kepala OPD Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Senin (22/3/2021) kemarin.

Ia menjelaskan, dalam uruan perencanaan ini ada tiga OPD yang bertanggungjawab dalam birokrasi pemerintahan daerah. Yakni, Bappeda, DPKAD, dan Inspektorat.

Oleh karena itu, diharapkan ketiga OPD tersebut dapat melakukan tugasnya sesuai aturan dan menghindari perencanaan yang indikasinya koruptif.

“Yang kami tekankan adalah hulunya, maka kami terus mengingatkan agar mencegah perencanaan yang koruptif,” ujarnya.

Lebih lanjut, diterangkan Maruli, pihak KPK banyak menemukan kasus perencanaan yang terindikasi koruptif demi mencicil hutang paska Pilkada. Seperti, kasus yang beberapa waktu lalu ditangani KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

“Sering terjadi muncul proyek yang indikasi perencanaanya koruptif. Ini harus dicegah. Salah satu kasus Gubernur Sulsel, ada indikasi mencicil hutang,” jelasnya.

Setelah perencanaan yang koruptif, lanjut Maruli, tindak korupsi yang rawan terjadi saat pelelangan di Biro Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Praktik korupsi yang sering terjadi di sini, adalah adanya setoran, jatah proyek, potongan di depan, hingga meminta jatah termin.

“Terutama pada pengadaan langsug atau swakelola. Kami dorong Pemprov Kepri, kalau masih saja terjadi praktik seperti, maka hentikanlah,” tegas Maruli.

Selain kedua hal itu, praktik yang masih rawan terjadi tindak korupsi ada di sektor perizinan.

“Makanya pada bidang perizinan ini harus jelas dan tertata rapi. Mulai dari waktu hingga persyaratan perizinan,” demikian Maruli.

Penulis: Ismail
Editor: Ogawa

Comments
Loading...