Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Hakim PN Tolak Permohonan Praperadilan Komalasari atas Polisi

Hakim PN Tolak Permohonan Praperadilan Komalasari dalam sidang Putusan yang berlangsung di PN Tanjungpinang.(foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menolak permohonan praperadilan Komalasari, terhadap Polres Tanjungpinang atas Penghentian Penyidikan kasus yang dilaporkannya ke Polres Tanjungpinang.

Hakim tunggal praperadilan PN Justiar Ronald dalam putusannya mengatakan, Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya di PN Tanjungpinang, Selasa (22/3/2021).

Hakim menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta persidangan, melalui jawaban kepolisian, kasus yang dilaporkan pemohon hingga saat, penyidikanya belum dihentikan penyidik Polisi.

Mendengar putusan itu, Komalasari sebagai pemohon menyatakan menerima putusan praperadilan tersebut.

Begitu juga termohon (Polres Tanjungpinang), yang dihadiri oleh Kanit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal (Tipikor Satreskrim) Polres Tanjungpinang, Ipda Jeriko Budianto didampingi oleh anggota Arlinton.

Sebelumnya pemohon Komalasari mengajukan permohonan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Resort Polres Tanjungpinang karena tidak terima laporannya dihentikan, melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polisi.

Gugatan permohonan praperadilan Komalasari, terdaftar di PN Tanjungpinang dengan register perkara nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tpg pada Rabu, 24 Februari 2021.

Dalam permohonannya, Komalasari mengatakan bahwa pada 24 Februari 2009, pihaknya telah melaporkan dugaan Penggelapan dan penipuan yang terjadi pada Januari 2009, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/34/K/II/2009 Ke Polres Tanjungpinang.

Atas laporan itu, Pemohon sebagai korban, juga sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polisi.

Untuk memperkuat laporannya dan atas permintaan penyidik Polisi, Pemohon juga mengaku telah membawa dan memberikan sejumlah bukti surat atas kasus yang dilaporkan.

“Tetapi setelah bertahun-tahun, Laporan dugaan tindak pidana yang kami laporkan di Polres Tanjungpinang dihentikan,” ujar Komalasari dalam posita atau uraian permohonannya.

Selain itu, dalam permohonan praperadilannya terhadap Polisi, Komalasari juga menguraikan sejumlah aturan yang menjadi alasan permohonan mempraperadilkan Penyidik Polisi. Seperti Perkap Kapolri, PP, UU dan KUHAP, bahkan arahan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri.

Selanjutnya, atas uraian itu, Pemohon meminta hakim PN Tanjungpinang, agar menyatakan penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi No.Pol; STPL/34/K/II/2009 yang dilaporkanya di Polres Tanjungpinang adalah tidak sah.

“Menyatakan Termohon (Polres Tanjungpinang) untuk melanjutkan proses hukum STPL No.Pol;STPL/34/K/II/2009 Tanggal 24 Februari 2009, dan penetapan tersangka sebagai tindak lanjut laporan,” pintanya.

Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan ke Penuntutan berdasarkan surat Penetapan tersangka tersebut. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara itu kepada Negara.

Penulis: Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...