Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Dua ASN Terpidana Korupsi dan Narkoba, Belum Disanksi Wali Kota Tanjungpinang

Sidang Perkara Korupsi IUP-OP Tambang Bauksit dengan terdakwa ASN Pemko Tanjungpinang Bobby Satya Kifana bersama 11 Terdakwa lainya di PN Tanjungpinang. (Foto:Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Tanjungpinang terpidana kasus Korupsi dan Narkoba, hingga saat ini masih berstatus ASN dan belum disaksi wali kota kendati sudah dividana dan dipenjara.

Wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), belum mengambil keputusan terhadap kedua terpidana ASN Pemerintah kota Tanjungpinang itu.

Ke dua ASN pemerintah kota Tanjungpinang itu adalah, Bobby Staya Kifana, Terpidana Korupsi IUP-OP tambang Bauksit yang telah divonis Hakim PN Tanjungpinang dengan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 400 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan.

Selain hukuman pokok, terdakwa Bobby Satya Kifana dan direktur perusahaanya Budi Wahono juga dihukum mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp8,2 miliar jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

ASN kedua yang divonis Hakim PN Tanjungpinang adalah, Resko Satria Pamungkas, Oknum aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai anggota Satpol-PP di Pemerintah kota Tanjungpinang.

Terpidana Resko, sebelumnya divonis 5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan, olehg Hakim PN Tanjungpinang, atas kepemilikan dan penggunaan 47 butir narkoba jenis ekstasi.

Kepala Bidang (Kabid) pembinaan pegawai dan Korpri Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Tanjungpinang Delfi juga membenarkan, status kepegawaian dua ASN Pemko Tanjungpinang atas nama Bobby Satya Kifana dan Satria Pamungkas itu hingga saat ini masih berstatus ASN Pemerintah kota Tanjungpinang.

Keduanya, lanjut Delfi, belum diproses karena masih menunggu putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari PN dan Jaksa Penuntut Umum.

“Jadi putusan yang dijatuhkan Hakim PN pada pengadilan tingkat Pertama ini, tidak serta-merta pemerintah dapat langsung memberikan putusan atau pemecatan,” ujarnya menjawab konfrimasi PRESMEDIA.ID Senin (22/3/2021) kemarin.

Pemerintah kota Tanjungpinang lanjut Delfi, hingga saat ini masih menunggu putusan Inkrah atau berkekuatan hukum tetap, yang dijatuhkan pada kedua ASN Pemerintah kota Tanjungpinang itu. Hal itu, sebagaimana diatur dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 jo PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 247 sampai dengan Pasal 252.

“Tentunya, kita masih menunggu putusan Inkrah-nya, apakah menerima putusan di tingkat pertama PN atau mengajukan Banding atas putusan PN ke PT,” jelasnya.

Putusan inkrah terhadap yang bersangkutan lanjut Delfi, dimaksudkan agar tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum dan sanksi atas proses yang dilakukan pemerintah.

Hal yang sama lanjutnya, Putusan inkrah terhadap ASN Resko Satria Pamungkas, juga masih ditunggu pemerintah.

Delfi juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, masih mengajukan banding atas Putusan PN Tanjungpinang terhadap kasus narkoba terdakwa Resko.

“Informasi sementara dari pihak JPU mengajukan banding. Sekiranya memang tidak ada banding, maka kita akan tunggu penetapan putusan dan salinan putusan nya untuk diproses,” ujarnya.

Baru Terdakwa Azman Taufik Ajukan Banding

Sementara itu, dari 12 terdakwa kasus korupsi IUP-OP tambang bauksit yang telah divonis Hakim PN Tanjungpinang, baru terdakwa Azaman Taifiq yang menyatakan sikap, membanding putusan Hakim PN Tanjungpinang.

Humas PN Tanjungpinang Eduard MP Sihaloho mengatakan, pernyataan Banding terdakwa Azman Taufiq, dinyatakan Penasehat Hukumnya ke PN Tanjungpinang Senin (22/3/2021).

“Dari 12 perkara yang divonis, hingga saat ini baru perkara nomor 14 atas nama Azman Taufiq yang menyatakan Banding atas putusan PN,” Ujar Eduard.

PH terdakwa Azaman Taufiq, lanjut Eduard, menyatakan Banding, pada Senin 22 Maret 2021, dan JPU menyatakan banding pada Selasa 23 Maret 2021.

“Untuk perkara yang lainya belum ada yang menyatakan sikap,” ujarnya.

Jaksa dan PH Terdakwa Resko Tidak Ajukan Banding

Sementara itu, dalam kasus Narkoba Esktasi atas nama terdakwa Resko Satria Pamungkas yang merupakan ASN Pemko Tanungpinang. Jaksa penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan serta Kuasa Hukum terdakwa, tidak mengajukan banding atas putusan hakim PN yang memvonis 5 tahun penjara terdakwa Resko Satria Pamungkas.

Kepala Seksi Pidana Umum kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Wawan Rusmawan mengatakan, upaya banding Jaksa penuntut Umum, hanya dilakukan terhadap terdakwa Dewa Syahreza (Berkas perkara Spilit terdakwa Resko-red) yang dihukum hanya 3 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Menurut Wawan, putusan Hakim PN atas Terdakwa Dewa tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang sebelumnya mendakwa terdakwa dengan pasal 112 dan tuntutan 3 tahun penjara.

“Untuk terdakwa Resko Satria Pamungkas tidak ada kami ajukan Banding. Sedangkan untuk terdakwa Dewa Syahreza (Berkas perkara Spilit terdakwa Resko-red) kami ajukan banding,” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...