Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mantan Dirut RSUD Lingga Kembali Dituntut 1,9 Tahun Penjara

Sidang Korupsi dana Operasional RSUD Lingga tahun 2018 dengan terdakwa dr.Asri Wijaya dan Satria Ngawan dilaksanakan secara Virtual di PN Tanjungpinang (foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Untuk kasus yang kedua, mantan Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Lingga dr.Asri Wijaya ke,mbali dituntut 1,9 tahun penjara. Sementara terdakwa Satria Ngawan dituntut dan 1,6 tahun penjara.

Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Yosua Parlauangan Lumbantobing dan M.Said Lubis di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (22/3/2021).

Sebagaiman diketahui, kasus Korupsi ke II yang dihadapai dr.Asri Wijaya selaku mantan RSUD dan bersama terdakwa Satria Ngawan sebagai Bendara, merupakan korupsi dana pemeliharaan RSUD Lingga 2018.

Dalam tuntutannya, Yosua menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 555 juta.

Perbuatan ke dua terdakwa dikatakan Jaksa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana dalam dakwaan subsider.

“Menuntut terdakwa Asri Wijaya degan tuntutan 1 tahun dan 9 bulan penjara, serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Yosua dalam sidang secara virtual.

Sementara itu terdakwa Satria Ngawan di tuntut dengan tuntutan 1 tahu dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Diketahui bahwa kedua terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara atas perkara ini senilai Rp 561 juta yang telah dititipkan ke Kejari Lingga.

Dalam dakwaanya, JPU mengatakan, ke dua terdakwa melakukan Korupsi dana pemeliharaan RSUD Lingga dengan cara, memecah pelaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengecatan RSUD Lingga dengan anggaran Rp1,020 milliar pada 2018.

Dari Rp 1,020 miliar alokasi anggaran APBD untuk pemeliharaan dan pengecatan RSUD yang seharusnya dilelang, Tetapi malah dipecah dan pelaksanaanya dilakukan penunjukan langsung oleh Terdakwa Asri Wijaya selaku Dirut RSUD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan.

“Terdakwa Asri Wijaya melakukan pemecahan kegiatan Pemeliharaan dan pengecetan RSUD Lingga menjadi 7 kegiatan dengan anggaran per kegiatan Rp.200 juta,”ungkap JPU.

Dalam pelaksanaan kegiatan,terdakwa Asri juga menunjuk dan memilih langsung konsultan perencanaan, konsultan pengawas tanpa dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

“Jadi hanya menunjuk secara langsung dan tidak sesuai dengan sistem pemilihan konsultan yang di atur dalam Pepres nomor 54,”paparnya.

Kemudian lanjutnya, terdakwa Asri selaku KPA dan PPK kegiatan, memerintahkan terdakwa Satria Ngawan untuk mencari dan meminjam 6 Perusahaan atau Badan usaha penyedia jasa sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana kegitan.

Atas peminjaman perusahaan itu, terdakwa Satria menjanjikan imbalan fee 3 persen dari nilai anggaran 7 kegiatan pada 6 perusahaan yang dipinjam tersebut saat pencaiaran dana.

“Sementara yang mengerjakan pengecatan RSUD adalah 3 tukang pemborong yang diperintahkan Terdakwa Asri”ujarnya.

Selain itu, kedua terdakwa juga memanipulasi administrasi Kontrak Pekerjaan yang dilakukan 3 pekerja pemborong yang telah dikerjakan awal Oktober 2018, Namun penandatanganan kontrak pekerjaan dibuat 22 Oktober 2018.

“Jadi tanda tangan kontrak pekerjaanya 22 Oktober 2018 tetapi pekerjaan itu sudah dilakukan pada awal Oktober 2018 atau kontrak ditandatangan setelah kegiatan pekerjaan selesai dilaksanakan,”jelasnya

Atas perbuatan Terdakwa Asri Wijaya dan Satria Ngawan, mengakibatkan kerugian negara Rp555.852.880,-, yang telah dikembalikan ke dua terdakwa.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...