Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gubernur Kepri: Wacana Penunjukkan Staf Khusus Akan Ditata Kembali

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. (foto: ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan, akan menata kembali daftar nama yang ditunjuk menjadi staf khususnya di Provinsi Kepri.

Gubernur terpilih, hasil Pilkada 2020 Kepri ini juga mengatakan, penunjukkan staf khusus itu, tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, mengingat orang-orang yang menempati jabatan itu harus yang berkompeten.

“Staf khusus akan kita tata kembali dahulu, kita optimalkan fungsinya,” kata Ansar Ahmad saat ditemui usai kegiatan Rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu (24/3/2021).

Menanggapai sorotan penunjukan staf khusus yang dilakukanya akan membebani APBD dan minim fungsi, Ansar mengatakan, kalau penunjukkan staf khusus itu bukan hanya baru-baru ini saja. Pada gubernur periode sebelumnya, juga menunjuk sejumlah staf khusus untuk mendukung kinerjanya.

Maka dari itu, lanjutnya, jika memang ada aturan dan diperbolehkan, tidak ada salahnya mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantu kinerjanya selama periode jabatan 2021-2024.

“Kita juga masih susun aturannya. Dan saya perlu orang-orang yang punya kompetensi di beragam bidang, baik pemuda, olahraga, ekonomi dan sebagainya
Karena pekerjaan gubernur juga berat,” terang Ansar.

Sebelumnya, wacana penunjukkan staf khusus Gubernur mendapat sorotan dari beragam pihak. Mulai dari, akademisi, legislatif, dan tokoh masyarakat. Mereka menilai, keberadaan staf khusus selama ini tidak memberikan dampak yang berarti.

”Karena terkesan sebatas kebijakan politik balas budi. Jabatan tersebut juga didominasi oleh pengurus partai hingga tim sukses,” kata salah seorang pemerhati sosial dan akademisi di Kepri Zamzami A Karim.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Gubernur Kepulauan Riau agar menunjuk figur yang tepat dan kompeten dalam menempati staf khusus.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, menjelaskan Pemprov Kepri memiliki tantangan yang besar dalam pencegahan tindak korupsi.

Kepri, sebut Maruli, baru saja melaksanakan susksi Pilkada. Hal tersebut, membuat Kepri rawan terjadi tindakan korupsi. Terutama dalam bidang politik yang berdampak pada birokrasi.

“Maka, kami ingatkan jangan sampai terjadi tindak pidana di Pemprov Kepri, karena tantangan besar. Yang paling rawan korupsi sektor politik yang berdampak pada birokrasi,” tegas Maruli.

Penulis : Ismail
Editor: Redaksi

Comments
Loading...