Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

KPK Sorot Penurunan Indikator Perbaikan 7 Area Koruktif 2020 di Kepri

*Gubernur dan Kepala Daerah di Kepri Janji Buat Sistem Pengaduan Korupsi

Gbernur Ansar Ahmad dan wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma disaksikan Pimpinan KPK Nawawi Pamologi saat menandatangani Komitmen Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat oleh Kepala Daerah (Photo: humas Provinsi Kepri)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penurunan capaian indikator supervisi pencegahan Korupsi (Korsupgah) 7 indikasi kawasan rawan korupsi yang menjadi perhatian KPK di provinsi Kepri.

Ke 7 indikasi kawasan rawan Korupsi yang disasar dan dimonitoring KPK 2020 itu, diantaranya pengurusan izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Optimalisasi Pajak Daerah dan pertambangan dan area lainya.

Hal itu dikatakan Pimpinan KPK RI Nawawi Pamolango, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Sri Beni Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/03/2021).

Atas penurunan pencapaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2019-2020 untuk wilayah Kepulauan Riau, Nawawi Pamolango berharap agar dapat kedepan dapat ditingkatkan.

Melalui kerjasama semua pihak, baik dari Pemerintah daerah, Forkompinda, BPKP, BPN serta peran serta masyarakat, KPK berharap dapat mengawal dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat di Kepri.

KPK lanjut Nawai, tidak mungkin dapat kerja sendiri dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tetapi butuh sinergitan bersama.

“Dengan kerja bersama, InsyaAllah kita akan bisa,” ujarnya.

KPK lanjut Nawawi, mempunyai enam tugas pokok dalam pemberantasan Korupsi. Ke 6 tugas itu diantaranya, pencegahan hehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi atas akan terjadinya tindak pidana korupsi, Kemudian monitoring pelaksanaan tugas pemerintan di pusat dan daerah, Supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, serta melakukan tugas penindakan, penyidikan dan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi saudara Gubernur dan Bupati/Walikota jangan merasa tidak nyaman dengan kedatangan dari Tim KPK. Karena kita adalah mitra. Seperti saat ini kami datang agar bisa kita rakor bersama dalam rangka mencegah dan melawan korupsi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, pimpinan KPK ini juga mengatakan agar pemerintah daerah di Kepri dapat menerima dan bekerja sama mencegah tindak pidana korupsi di Kepri dengan tim Direktorat Koorsup Wilayah I.

“Mohon diterima untuk menjadi mitra kerja bersama. Terus kita pertahankan semangat saat ini. Kita harap tidak ada cerita tragis didaerah lain terjadi pada provinsi yang sedang giat-giatnya membangun saat ini,” tegas Nawai.

Untuk 2021, KPK juga mengatakan akan kembali memonitor 7 Indikator area rawan Korupsi di Provinsi Kepri. Ke 7 kawasan yang dianggap rawan korupsi itu antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang diiktui seluruh kepala Daerah di Kepri ini, juga disejalankan dengan Penandatangan Komitmen Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat oleh Kepala Daerah dari Gubernur hingga Bupati/Walikota.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...