Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Didakwa Pasal Berlapis, Dua Terdakwa Korupsi BUMD Bintan Ajukan Eksepsi

Sidang Korupsi BUMD Bntan di PN Tanjungpinang dilaksanakan secara Virtual (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan negeri Bintan mendakwa Direktur Utama dan kepala Divisi Keuangan BUMD PT.Bintan Inti Sukses (BIS) Bintan terdakwa Risalasih dan Teddy Ridwan dengan dakwaan berlapis atas dugaan Korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP) atau peminjaman dana dari BUMD Bintan 2016 dan 2019.

Pembacaan dakwaan, ke dua terdakwa, direktur dan devisi keuangan BUMD PT.BIS itu, dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Senopati SH  dan Mustofa SH pada sidang virtual yang dipimpin Eduart MP Sihaloho sebagai hakim ketua, dibantu  Suherman dan Weni Nandi sebagai Hakim Anggota di PN Tanjungpinang Senin (21/3/2021).

Dalam dakwaannya, JPU mengatakan, Terdakwa Risalasih sebagai Direktur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan 2015-2019 dan Terdakwa Teddy Ridwan sebagai Kepala divisi keuangan BUMD PT.BIS mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah Bintan di BUMD PT.BIS pada tahun 2015 sebesar Rp.3.663.862.642,- .

Atas penyertaan modal itu, selanjutnya kedua terdakwa melakukan kerjasama pembiayaan modal dengan usaha Cocopeat, tanpa didasari studi kelayakan terhadap mitra atas bantuan pendanaan yang dikucurkan dari rekening PT.BIS, serta tanpa persetujuan komisaris atau melalui rencana kerja yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Jaksa juga mengatakan, anggaran dana Rp1,5 miliar yang dikucurkan  kedua terdakwa dari rekening PT.BIS ke CV.Multi Coco sebagai mitra, dikatakan Direksi merupakan biaya pemasaran. Namun kenyataannya, anggaran dari PT.BIS itu digunakan untuk pendanaan bisnis cocopeat CV Muslti Coco untuk pembelian bahan baku sabut kelapa, proses pengolahan, proses pengemasan dan pengiriman, yang telah diketahui oleh para terdakwa sejak awal.

“Direksi mengetahui tidak memiliki kewenangan akan tetapi direksi telah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut,” papar Mustofa.

Selanjutnya melalui hasil audit laba pendapatan investasi jangka pendek berdasarkan laporan atas keuangan BUMD PT.BIS, tahun 2016 dan tahun 2017, investasi jangka pendek yang dikucurkan kedua terdakwa ke CV.Multi Coco Organik menjadi piutang yang belum diselesaikan sebesar Rp.750 juta.

Hal yang sama, juga dilakukan kedua terdakwa pada usaha mekanikal Elektrikal, ke CV.Safina Aircond Service, yang meminjamkan sejumlah dana BUMD PT.BIS tanpa studi kelayakan terhadap mitra serta persetujuan dari Komisaris.

“Dalam pembahasan RUPS, Direksi menyampaikan kepada komisaris selaku pemegang saham, kerjasama yang dilakukan dengan CV. Safina Air Cond Service adalah untuk pembiayaan pengadaan AC,hexos berikut jaringannya. Namun kenyataanya, pendanaan itu digunakan CV. Safina Air Cond Service untuk membayar upah karyawan mandor, dan pembelian material proyek dalam pekerjaan tata udara yang dikelola,” jelasnya.

Akibatnya, atas kerjasama itu, berdasarkan hasil audit laporan keuangan BUMD PT.BIS tahun buku 2016 dan 2017, ditemukan piutang laba dari pendapatan investasi jangka pendek yang belum dibayarkan CV.Safina Aircond Services sebesar Rp.252 juta.

Demikian juga kerjasama pendanaan investasi Jangka Pendek BUMD PT.BIS pada usaha perikanan orientasi Ekspor. Dalam pengucuran dana ini, PT.BIS juga tanpa melakukan studi kelayakan terhadap mitra, dan melakukan pengucuran dana dari rekening PT.BIS tanpa persetujuan komisaris.

Pada RUPS dengan Komisaris, Direksi menyampaikan ke pemegang saham, jika kerjasama usaha perikanan orientasi ekspor itu masih dalam perencanaan sehingga belum diketahui calon mitra.

“Namun dalam kenyataannya, PT. BIS telah mengeluarkan pemberian modal ke usaha mitra terdiri dari nelayan lokal bernama Syaiful senilai Rp.128.700.000 dan pengusaha warga Negara Singapura bernama M.Andi Bin Kamis senilai Rp.21.150.000,” ungkapnya.

Selanjutnya berdasarkan Auditor laporan keuangan PT.BIS pada 31 Desember 2019, ditetapkan piutang pemasaran ikan terhadap mitra dalam investasi jangka pendek itu tercatat menjadi laba piutang sebesar Rp.128.700.000, dan Rp.21.150.000 yang belum dibayarkan.

Selain sejumlah bidang usaha itu, BUMD melalui PT.BIS atas kebijakan kedua terdakwa, juga mengucurkan dana ke PT.Chantika, untuk usaha Suplai Air Bersih di pulau Sambu.

Pengucuran dana ini, juga tidak didasari studi kelayakan dan dalam RUPS dengan Komisaris, terdakwa sebagai Direksi menyampaikan pembiayaan kerjasama ke PT.Chantika digunakan untuk operasional sebab perusahan mitra telah memiliki kapal dan sumber air bersih, Sehingga biaya untuk usaha ini, PT.BIS mengeluarkan biaya dana sebesar Rp.210 juta.

“Namun kenyataanya, PT.Chantika tidak benar memiliki kapal dan sumber air bersih. Sebaliknya peminjaman anggaran yang dilakukan perusahaan mitra, digunakan untuk menyewa kapal dan pembelian bahan baku air bersih ke pihak lainnya,” ujar Jaksa.

Hal ini, sebelumnya juga telah diketahui oleh para terdakwa sejak awal akan tetapi Direksi tetap melakukan perjanjian kerjasama, yang mengakibatkan laporan Auditor Independen terhadap keuangan PT. BIS per tanggal 31 Desember 2019 terdapat piutang yang belum terbayar dari CV.Safina Aircond Services sebesar Rp.185 juta.

Demikian juga kerjasama mengucurkan dana melalui kerjasama dengan dengan M. Zulkamirullah sebesar Rp.1,5 Miliar, Kerjasama Barbershop (franchise) dengan STARSBOX sebesar Rp.436.596.200,-.

“Atas perbuatanya, terdakwa Risalasih  selaku Direktur dan terdakwa Teddy Ridwan selaku Kepala Divisi Keuangan PT. BIS yang telah menyalahgunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah pemerintah Bintan tanpa persetujuan dewan komisaris, sehingga mengakibatkan kerugian pada BUMD PT.BIS,”jelasnya.

Atas perbuatanya, kedua terdakwa, dijerat dengan dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua terdakwa, lanjut jaksa juga dijerat dengan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP  jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dakwaan itu, kedua terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya Cholderia Sitinjak menyatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Atas eksepsi terdakwa, Majelis Hakim PN Tanjungpinang menyatakan menunda persidangan hingga pekan yang akan datang dengan agenda mendengarkan eksepsi kedua terdakwa.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...