Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemprov Kepri Ajukan Ranperda Perubahan BUMD dan BUP Kepri Jadi Perseroan

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajukan dua Ranperda tentang Perusahaan daerah ke DPRD Kepri

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri kembali mengajukan perubahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Pembangunan Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT.Pelabuhan Kepri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Perubahan Badan hukum BUMD dan BUP Kepri itu ditandai dengan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perusahaan Perseroan Pembangunan Kepri (PT.Pembangunan Kepri) dan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Pelabuhan Kepri (PT Pelabuhan Kepri) ke DPRD, dalam sidang paripurna DPRD, Senin (30/3/2021).

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penyerahan dua Ranperda BUMD dan BUP Kepri menjadi Badan Perseroan Terbatas itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan, 2 (dua) bentuk badan hukum BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah yang disingkat dengan ‘Perumda’ dan Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat dengan “Perseroda”.

Perumda kata Ansar, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan orang lain.

Sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Pada Pasal 402 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundang kan.

“Perubahan bentuk hukum BUMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” ujar Gubernur.

Pemerintah Provinsi Kepri saat ini memiliki 3 BUMD, Dan pada 2020 lalu telah melakukan perubahan bentuk hukum terhadap satu BUMD, yaitu PDAM Tirta Kepri menjadi Perumda Air Minum Tirta Kepri.

“Tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Kepri kembali mengajukan Ranperda perubahan bentuk hukum BUMD, Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri, yang merupakan perubahan bentuk hukum BUMD PT.Pembangunan Kepri dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri, yang merupakan perubahan bentuk hukum BUMD PT.Pelabuhan Kepri,” katanya.

Mengingat bentuk Perseroda adalah perseroan terbatas, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut ‘perseroan’.

“Kita berharap Perusahaan Daerah yang kita miliki ini bisa menjadi penopang pendapatan Daerah dalam menggali PAD dengan maksimal dari semua sektor, hingga dapat penunjang kesejahteraan masyarakat Kepri,” sebutnya.

Penulis: Ismail
Editor: Ogawa

Comments
Loading...