Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kepri Belum Tetapkan Larangan Mudik, Gubernur: Kita Akan Perketat Penerapan Prokes di Pelabuhan

Gubernur Kepri Ansar Ahmad.(Foto: Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengaku belum menentukan akan menerapkan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kepri.

Karena menurutnya, pemerintah tidak akan mudah melarang warga untuk pulang ke kampung halamannya untuk merayakan lebaran, apalagi kawasan dan daerah di Kepri yang terdiri dari Kepulauan.

“Nanti akan saya bahas dulu sama-sama, memang tidak mudah melarang orang untuk mudik, apalagi lebaran, dan daerah kita terdiri dari antar pulau,” ungkapnya, Selasa (31/3/2021).

Ia mengatakan, kendatI pun nanti tidak ada larangan mudik, Namun pihaknya akan memperketat sistem penerapan protokol kesehatan kepada para penumpang. Mulai dari masuk ke dalam area pelabuhan hingga masuk ke dalam kapal Ferry antar pulau.

“Pengetatan Prokes nantinya akan dilakukan, Mulai dari masuk pelabuhan dan masuk kapal-kapal,” ujar Ansar.

Selain itu lanjutnya, untuk mengatasi membludaknya penumpang pada musim mudik nanti, Pemerintah provinsi Kepri juga akan menyiapkan tambahan armada kapal, guna mengantisipasi potensi kerawanan.

“Kita akan siapkan tambahan kapal. Contohnya, biasanya jam 8 satu kapal, maka kita akan siapkan tiga kapal,” katanya.

Selain itu, lanjut mantan Bupati Bintan dua periode ini, Pemprov Kepri juga masih mempertimbangkan penggunaan alat GeNose sebagai uji cepat dalam mendeteksi penumpang terpapar Covid-19 di pelabuhan-pelabuhan di Kepri.

Melalui alat GeNose itu, para penumpang diwajibkan mengeluarkan biaya untuk memeriksa COVID-19 sebelum berangkat.

“Kita masih mempertimbangkan kewajiban mengadakan GeNose, karena akan menambah beban masyarakat. Makanya, yang terpenting kita kontrol itu nanti adalah ketertiban para penumpangnya di kapal,” ujar Ansar.

Sebelumnya, Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021. Pertimbangannya karena pandemi COVID-19 yang belum juga mereda.

Larangan mudik itu dituangkan dalam surat Keputusan melalui rapat koordinasi tingkat menteri pada 23 Maret 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, larangan Mudik lebaran 2021 itu, ditetapkan atas hasil konsultasi dengan bapak Presiden dalam menghindari penyebaran Covid-19.

“Nantinya larangan mudik tersebut, akan berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat baik itu Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan Swasta maupun pekerja mandiri,” sebutnya.

Tujuannya, upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid, dan program vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Muhadjir juga menegaskan, larangan mudik akan berlaku mulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Penulis:Ismail
Editor :Redaksi

Comments
Loading...