Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kasus Pailit PT SYS Batam, Putusan Ke Tiga Hakim PN Niaga Medan Jadi Bahan Pertanyaan

Kuasa Hukum PT.Sarana Yeoman Sembada (SYS) Batam Husendro, S.H., M.H dari kantor Hukum Husendro & Partners saat berada di PN Niaga Medan. (foto: Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Medan- Putusan ketiga Hakim PN Niaga Medan atas kasus Pailit perusahaan galangan kapal PT.Sarana Yeoman Sembada (SYS) Batam menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan ahli hukum kepailitan.

Kuasa Hukum PT.SYS Husendro, S.H, M.H dari kantor Hukum Husendro & Partners menyatakan, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan nomor 42/Pdt.SusPKPU/2020 pada 15 Februari 2021 yang lalu itu terdapat banyak kejanggalan terhadap 3 putusan sebelumnya yang ditolak pengadilan negeri Medan.

Husendro selaku kuasa hukum PT SYS mengatakan, kasus kepailitan ini berawal dari pinjam meminjam uang antara Le Tie Hok dengan Sang Long alias Samad selaku Direktur Utama PT SYS.

Menurut Le Tie Hok, nilai pinjaman Samad adalah 16 miliar rupiah dan sudah dikembalikan 40 miliar berikut bunganya. Tetapi pada 15 November 2014 lalu, kembali ada orang yang bernama Alim alias Aboi yang melaporkan Samad ke Polresta Barelang atas tuduhan penipuan/penggelapan.

Laporan itu teregister di Polres Barelang Batam dengan Nomor Laporan No. LP-B/1378/XI/2014/KEPRI/SPKT-Polresta Barelang. Menurut pengakuan Le Tie Hok, uang 16 miliar miliknya tersebut berasal darinya.

“Padahal Samad sama sekali tidak pernah mengenal dan berurusan dengan Aboi,” ujar Husendro melalui rilis yang diterima media ini.

Setelah penyelidikan dan penyidikan yang berjalan hampir 6 tahun, lanjutnya, kasus penipuan/penggelapan ini kemudian di-SP3-kan Polres Barelang pada 24 Maret 2020 lalu, melalui Surat Ketetapan No. SP.Tap/844/III/2020/Reskrim, Karena terbukti Samad tidak pernah menggelapkan uang atau menipu Aboi.

“Anehnya, sebelum di-SP3-kan, muncul lagi orang yang bernama Totok Marjono dan Nga A Thiam Alias Kasim, yang mengaku uang Le Tie Hok tersebut, berasal dari mereka berdua, dengan memegang bukti Bilyet Giro PT SYS masing-masing senilai Rp.488.000.000,- dan Rp.1.811.000.000,-.

Selanjutya kedua orang ini, (Le Tie Hok dan Totok Marjono-red) kemudian mengajukan permohonan PKPU di PN Niaga Medan. Atas permohonan keduanya, PN Niaga Medan menolak permohonan keduanya.

“PN Niaga menolak permohonan kedua orang ini, melalui Putusan 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan tanggal 16 Desember 2019,” jelasnya.

Dalam putusan, Majelis Hakim perkara a quo menyatakan, kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.SYS dan BG (Bilyet Giro) tersebut cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Di Dalam Bilyet Giro, pemohon tidak menuliskan huruf dalam menentukan nominal uangnya. Kemudian, tidak mencantumkan Bank Penerima dan tidak menuliskan nama kreditor atau yang dituju atau yang akan menerima pembayaran uang.

Tidak puas atas putusan itu, Tm (Totok Marjono) K bersama Lth (Le Tie Hok) kembali lagi mengajukan permohonan PKPU. Dan lagi-lagi Pengadilan Niaga Medan menolak permohonan ketiga orang tersebut melalui 8/Pdt.Sus-PKPU/2019 tangga 26 Maret 2020 dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara Tm dan K dengan PT SYS.

Selanjutnya, ketiga orang tersebut mencoba lagi mengajukan permohonan PKPU, akan tetapi Pengadilan Niaga Medan tetap berpendapat TM dan K tidak memiliki hubungan hukum dengan PT SYS melalui Putusan 18/Pdt.Sus-PKPU/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Tak puas atas 3 Putusan PN Niaga Medan sebelumnya, kemudian seorang diri Lth (lie Tie hok) kembali mengajukan permohonan PKPU dimana Tm, K, Aboi dan Jeffry Ong diposisikan sebagai kreditur lain dan bukan sebagai Pemohon.

“Anehnya, atas gugatan kali ini Majelis Hakim malah mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan 42/Pdt.SusPKPU/2020 tanggal 15 Desember 2020,” sebutnya.

Di dalam putusan ini, kemudian menurut Husendro, terdapat banyak keanehan, seperti mengenai Bilyet Giro milik Lth yang dalam 3 putusan sebelumnya disebutkan terbukti cacat formal

“Selain itu, Tm (Totok  Marjono) dan K, tidak memiliki hubungan hukum dengan PT SYS berdasarkan 3 Putusan sebelumnya. Selanjutnya, klaim tagihan BG milik Aboi yang sebelumnya dilaporkan melalui LP Penggelapan juga tidak terbukti dan akhirnya di SP3 oleh Polresta Barelang,” jelasnya.

Kemudian lanjut Husendro, PT SYS, juga sama sekali tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan orang yang bernama Jeffri Ong. Selai itu, Aboi diposisikan sebagai Kreditur lain juga dijadikan Saksi.

Namun dalam putusan, Majelis Hakim a quo berpendapat “selama tenggang waktu berlangsungnya proses pemeriksaan perkara perdata No: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, perkara perdata No:8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, dan perkara perdata No:18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, antara Lie Tek Hok, Totok Marjono, dkk, sebagai Pemohon PKPU, yang sudah diputuskan yang amar putusannya, Menolak Permohonan Pemohon PKPU”, Dapatlah dianalogikan telah terjadinya jatuh waktu/kelalaian kepada debitur untuk membayar utang pada waktu yang ditentukan oleh kreditur.

“Tentu saja, menurut hemat kami, analogi ini sangat aneh dan menabrak prinsip-prinsip hukum perdata dan kepailitan itu sendiri,” tegasnya.

Karena lanjutnya, melalui utusan ini, posisi PT.SYS menjadi korporasi yang sudah sangat dirugikan, serta tidak bisa lagi mengambil langkah upaya hukum lain selain mengajukan proposal perdamaian berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” ujarnya.

Namun demikian, PT.SYS melalui Kuasa hukumnya, menyatakan mencoba mengikuti “permainan” kelima orang tersebut dengan mengajukan proposal perdamaian, Tapi PT SYS tetap tidak mengakui kepemilikan utang dan hubungan hukum dengan kelima orang tersebut. Proposal ini, kemudian ditolak dan kemudian jatuhlah Putusan 42/Pdt.Sus PKPU/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan PT.SYS Pailit.

Anehnya lagi, muncul 2 orang lain yang mengaku memiliki BG atas nama Iwa Dinata dan Ngang King yang kemudian dengan jumlah tagihan dalam BG kedua orang tersebut juga dimasukkan dalam putusan pailit a quo.

Sayangnya, berdasarkan Pasal 235 ayat (1) juncto Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 2004 tidak memberikan kesempatan lagi untuk mengajukan upaya hukum, baik Kasasi dan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang berasal dari permohonan PKPU.

Tentu saja, lanjut Husendro, dari segi keadilan, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan seperti PT SYS, apalagi, jika ditengarai ada banyak keanehan dalam putusan Pailit terakhir yang dijatuhkan Majelis Hakim.

Selaku Praktisi Hukum, Husendro berharap negara memikirkan hal ini meskipun sebelumnya sudah ada upaya Judicial Review kedua tersebut di Mahkamah Konstitusi dan sayangnya lagi MK menolak permohonan tersebut.

Atas keanehan putusan dan perkara ini, Husendro dan Tim Kuasa Hukum lainnya menyatakan, akan melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 7 orang tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.

“Kami juga kemungkinan kembali mengajukan judicial review ke 3 MK atas Pasal 235 ayat (1) juncto Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 2004 tersebut,” tegasnya.

Kuasa hukum Pemohon PKPU dan Humas PN Niaga Medan yang dimintai tanggapan dengan putusan kasus Pailit ini belum dapat memberikan jawaban, upaya konfirmasi media ini masih dilakukan.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...