Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mendagri: Tim Terpadu Dinilai Efektif Tangani Konflik Sosial

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam penutupan Raker Tematik Program dan Kegiatan dengan Kesbangpol di Daerah, di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan baru-baru ini. (foto: puspen kemendagri/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Banjarmasin – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pembentukan tim terpadu dinilai efektif dalam penanganan konflik sosial. Tim tersebut dapat mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

”Ini penting dilakukan. Sebab, dalam pelaksanaannya perlu kerja sama, soliditas dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat,” kata Mendagri Tito saat penutupan Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah, di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan baru-baru ini.

Dilansir laman resmi kemendagri, Mendagri menjelaskan, pembentukan tim terpadu merupakan hal pertama yang perlu dilakukan. Ini harus dijalankan paling tidak 3 bulan ke depan, lalu dievaluasi, daerah mana saja yang sudah atau belum memiliki tim ini. Unsurnya bisa dari Polri, TNI atau tokoh masyarakat.

Berikutnya, kata Mendagri, di bawah tim itu juga perlu dibentuk 3 sub tim. Pertama, sub tim pencegahan konflik sosial. Unsurnya bisa diisi dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) atau Kesatuan Bangsa, maupun TNI.

”Tugasnya, untuk menginventarisir potensi konflik di daerah dan mengawal skala prioritas yang kiranya dapat menimbulkan konflik. Jadi mungkin 70 persen penanganan konflik sosial adalah pencegahan,” kata Mendagri.

Kedua, sub tim penghentian konflik. Ketika konflik sudah tidak dapat dicegah, maka penghentian harus cepat dilakukan. Unsurnya, kata Mendagri, dapat berasal dari Polri, karena sudah masuk dalam penegakan hukum.

Sedangkan unsur dari TNI, Satpol PP dan Linmas dapat bergabung. Kemudian juga perlu melakukan pelatihan pengamanan bersama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam upaya penghentian kekerasan.

Ketiga, tim pemulihan. Tugasnya adalah melakukan rekonsiliasi melalui mediasi, kemudian rehabilitas dan rekonstruksi. Unsur di dalamnya dapat berasal dari Kesbangpol maupun tokoh masyarakat.

Terakhir, Mendagri berpesan tentang pentingnya mengelola isu konflik sosial. Apalagi proses pembangunan sangat bergantung pada situasi yang aman dan kondusif.

“Rekan-rekan yang menilai potensi konfliknya, perkuat di pencegahan dan simulasi untuk penghentian kekerasan,” demikian Mendagri.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...