Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Surat Larangan Bepergian Terhadap Apri Sujadi dari KPK Beredar

Surat Larangan Bepergian terhadap Apri Sujadi dari KPK ke Kementeriaan Hukum dan HAM beredar. (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sebuah surat pemberitahuan Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap bupati Bintan Apri Sujadi dari KPK beredar.

Surat KPK dengan nomor B/93/DAK 00 01/23/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani direktur penyidikan selaku penyidik atas nama pimpinan KPK itu, memuat tentang rujukan UU dan alasan pelarangan Apri Sujadi atas penyidikan dugaan korupsi pengaturan barang kena cuka dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bintan Wilayah kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018.

“Dengan ini diberitahukan, bahwa Komisi sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengenaan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018, yang diduga dilakukan oleh tersangka Apri Sujadi selaku bupati Bintan Ex Officio wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan dan Kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2020,” sebut surat KPK tersebut.

Atas dasar itu, KPK memberitahukan, telah melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Apri Sujadi selama 6 bulan kedepan terhitung sejak surat pemberitahuan itu dikeluarkan.

Surat larangan bepergian ini, juga ditembuskan ke Pimpinan KPK, Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Penindakan dan Pengamanan Kemenkumham serta Inspektur KPK.

Juru bicara KPK Ali Fikri yang dikonfrimasi PRESMEDIA.ID terkait dengan surat beredarnya Surat Pelarangan Bepergian Apri Sujadi ini belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Irwanto Suhaili sebelumnya menyatakan, telah menerima surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menitipkan paspor atas nama Apri Sujadi yang menjabat sebagai Bupati Bintan.

“Iya paspor yang bersangkutan (Apri Sujadi) sudah dititipkan ke kami sejak hari Kamis 1 April kemarin,” kata Irwanto pada media ini Sabtu (3/4/2021) kemarin.

Irwanto juga menyampaikan, bahwa penitipan ini berdasarkan surat yang diterima dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham agar Apri Sujadi segera menitipkan paspornya.

Namun Irwanto juga meminta pada wartawan, agar jangan menulis “Dicekal” sebagaimana surat yang dilayangkan KPK ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan Irwanto juga membantah penitipan paspor itu salah satu upaya pencekalan.

“Belum ada yang lain-lain apalagi pencekalan, baru perintah untuk menitipkan saja (paspor-red),” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...