Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi dana BPHTB, Keberatan Dengan Dakwaan Jaksa, Yudi Ramadhan Ajukan Eksepsi

Sidang Korupsi Pajak BPHTB dengan Terdakwa tunggal Yudi Rahmadhan saat mengikuti sidang secara langsug di PN Tipikor Tanjungpinang (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Keberatan dengan dakwaan berlapis Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang Yudi Ramadhan menyatakan mengajukan eksepsi.

Pernyataan keberatan dan eksepsi disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya Iwan Kurniawan kepada majelis hakim PN Tanjungpinang, usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di PN Tanjungpinang, Rabu (7/4/2021).

“Kami keberatan atas dakwaan JPU dan akan mengajukan nota eksepsi yang mulia,” kata Iwan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Aditya Rakatama mendakwa terdakwa Yudi Ramadhan dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan Subsidair, JPU juga mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam uraian dakwaannya, Jaksa penuntut umum menyatakan, terdakwa yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang, dalam faktanya turut bekerja melakukan penginputan data dan administrasi Wajib Pajak BPHTB serta menerima pembayaran-pembayaran dana BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan melalui notaris Dudi.

Tugas terdakwa lanjut Jaksa sesuai dengan SK Penempatannya adalah Kepala Bidang (Kabid Aset) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

“Sehingga tidak ada hubungannya dengan pemungutan dan penginputan data WP BPHTB dalam penerimaan pajak Daerah Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Penginputan dan pemungutan Pajak BPHTB di BP2RD sebut Jaksa, juga telah dilakukan terdakwa sejak sejak 2018 sampai 2019. Kendati tidak seluruhnya dan hanya dari beberapa notaris saja dan sejumlah dana tersebut, diduga tidak disetorkan terdakwa ke Kas daerah sebagai perolehan PAD kota Tanjungpinang.

“Dalam perkara ini yang dipakai sekarang yang berasal dari notaris wajib pajak Dudi saja. Karena ada kerjasama pajak saat menyerahkan berkas, dan dalam kenyataannya, terdakwa tidak menyetorkan sejumlah pajak dana BPHTB itu ke BP2RD Tanjungpinang,” ungkapnya lagi.

Atas perbuatan itu, mengakibatkan kerugian negara C/q pemerintah kota Tanjungpinang Rp 3 miliar.

Atas keberatan terdakwa dengan dakwaan JPU, Majelis Hakim M.Djauhar didampingi Hakim anggota Jonni Gultom dan Suherman kembali menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan nota keberatan terdakwa terhadap dakwaan JPU.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...