Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Kejati Kepri Beri Penerangan Hukum ke Kepsek SMA/SMK di Tanjungpinang dan Bintan

Plt Sekretaris dinas Pendidikan M.Yunus dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri bersama sejumlah Guru dan Pengawas foto bersama usai melakukan penerangan Hukum di SMK Negeri 2 Tanjungpinang.

PRESEMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, memberi penerangan hukum kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB Se Kota Tanjungpinang dan Bintan.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Intelijen Agustian Sunaryo dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau serta dan para Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB se Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, pejabat Administrator dan Pengawas SMA/SMK/SLB kota Tanjungpinang dan Bintan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, di aula SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang Rabu(7/4/2021).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum), Jendra Firdaus mengatakan, tujuan kegiatan penerangan hukum yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum pada semua pihak, hingga tuntutan masyarakat yang terus berkembang yang menginginkan pendidikan berkualitas dapat diwujudkan.

Asisten Itelijen Kejaksaan tinggi Kepri Agustian Sunaryo.

Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat itu, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan diantaranya dengan memberdayakan fungsi Komite Sekolah.

“Meskipun salah satu tugas komite sekolah adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif, Namun haruslah memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri,” kata Jendra dalam rillis yang dikirim ke media.

Selain itu, Jendra juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah.

Ditempat yang sama, Hadi Riyanto, Kasi Sosial Budaya dan Kemasyrakatan Bidang Intelijen memaparkan, perlunya mengenali hukum guna menjauhkan hukuman.

Asisten Intelijen Kejaksaan tinggi Kepri bersama sekretaris dan Kabid SMA dan SMK dinas pendidikan Kepri.

Untuk itu diharapkan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan perlu memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya terkait prinsip dan etika pengadaan barang atau jasa.

“Serta potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang ataupun melawan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,”pungkasnya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...