Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Tersandung Korupsi di BP.Kawasan, KPK Larang 2 Pejabat Bintan Bepergian ke Luar Negeri

Tim KPK saat mengangkut sejumlah Dokument hasil penggeledahan dari kantor BP.Kawasan Bintan. (Foto: Dokumentasi/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengirimkan surat pelarangan keluar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap 2 orang yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan BP.Kawasan Bintan.

Kedua orang yang dilarang bepergian itu, dikatakan KPK, berperan penting dalam dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

“Benar, KPK mengirimkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang ke Ditjen Imigrasi Kum HAM RI,”kata Plt.Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rillis yang dikirim, Jumat (9/4/2021)

Ali menyampaikan pelarangan ke luar negeri ini dilakukan untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 22 Februari 2021.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan. Sehingga pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir.

Sebelumnya diberitakan, sebuah surat pemberitahuan Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap bupati Bintan Apri Sujadi dari KPK beredar.

Surat KPK dengan nomor B/93/DAK 00 01/23/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani direktur penyidikan selaku penyidik atas nama pimpinan KPK itu, memuat tentang rujukan UU dan alasan pelarangan Apri Sujadi atas penyidikan dugaan korupsi pengaturan barang kena cuka dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bintan Wilayah kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018.

Dengan ini diberitahukan, bahwa Komisi sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengenaan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah kabupaten Bintan tahun 2016 sampai dengan 2018, yang diduga dilakukan oleh tersangka Apri Sujadi selaku bupati Bintan Ex Officio wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan dan Kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2020,” sebut surat KPK tersebut.

Atas dasar itu, KPK memberitahukan, telah melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Apri Sujadi selama 6 bulan ke depan terhitung sejak surat pemberitahuan itu dikeluarkan.

Surat larangan bepergian ini, juga ditembuskan ke Pimpinan KPK, Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Penindakan dan Pengamanan Kemenkumham serta Inspektur KPK.

Penulis : Roland
Editorr: Redaksi

Comments
Loading...