Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

FEKDI Melayu Pesisir 2021 Dibuka, Gubernur Kepri: Digitalisasi Dapat Ciptakan Peluang Usaha

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membuka Festival Ekonomi Keuangan DigitaI Indonesia (FEKDI), Melayu Pesisir Tahun 2021 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin 12 April 2021. (foto: istimewa/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad, mengungkapkan, pengembangan dan perluasan ekonomi serta keuangan digital, sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi transformasi digital, terutama dalam mempercepat program recovery economy di Kepulauan Riau.

Hal itu dikatakan Gubernur Ansar saat membuka Festival Ekonomi Keuangan DigitaL Indonesia (FEKDI), Melayu Pesisir Tahun 2021 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (12/4/2021),

Gubernur Ansar menilai, FEKDI merupakan sebuah langkah konkrit dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.

Untuk itu, pelaksanaan FEKDI Melayu Pesisir 2021 bersama Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berikut asosiasi dan pelaku industri, adalah bagian inovasi dan kreativitas yang patut mendapat apresiasi.

Dengan mengusung tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Kepulauan Riau”, acara ini digelar selama 4 hari berturut-turut pada 12-16 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader’s insight), dan gelar wicara (talk show).

“Karena ini program baru yang implementasinya untuk memperkuat keuangan digital, perluasan pengembangan usaha yang ekspektasinya secara makro akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan pembangunan. Maka setiap tiga bulan sekali akan kita evaluasi,” terang Gubernur Ansar.

Dijelaskan Gubernur, karena tidak lama lagi akan dibuka pariwisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan asing, maka pihaknya mendorong untuk penerapan digitalisasi di sektor pariwisata di Kepulauan Riau.

Digitalisasi, kata Gubernur, untuk era saat ini merupakan sebuah keniscayaan untuk mendorong dunia pariwisata. Adanya penerapan teknologi dan digitalisasi di bidang pariwisata akan memudahkan wisatawan baik asing maupun domestik untuk mengeksplorasi tujuan wisata di Kepulauan Riau.

“Tidak hanya digitalisasi dalam pemasaran dan promosi, tetapi juga digitalisasi di semua transaksi dalam dunia pariwisata,” tukas Gubernur.

Satgas Percepatan Digitalisasi Segera Dibentuk

Dalam kesempatan tersebut, untuk mempercepat digitalisasi daerah juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tim ini dibentuk sebagai manifestasi dari Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021.

Pembentukan Satgas TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi kabupaten/kota di Kepri, terutama untuk:

(i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

(ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

“TP2DD di level provinsi, kabupaten dan kota untuk Ketua Timnya dijabat langsung oleh Kepala Daerah. Dan kita akan terus melakukan koordinasi agar program digitalisasi ini berjalan maksimal dengan hasil optimal,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K Atmaja, mengatakan pihaknya mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepri melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah-langkah tersebut, kata Musni antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

Selanjutnya, imbuh Musni, dengan mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API).

“Tidak hanya itu, kebijakan digitalisasi juga untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memperhatikan manajemen risiko dan siber,” ujar Musni Hardi.

Dalam acara tersebut ikut hadir Bupati Anambas Abdul Haris dan Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Kepri, beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kepri, dan jajaran manajemen BI Perwakilan Kepri.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...