Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

PH Terdakwa Heriyanto Tidak Muncul, Sidang Korupsi Pungli Dishub Batam Batal Disidang

Hakim PN Tanjungpinang menunda persidangan terdakwa Heriyanto di PN Tanjungpinang akibat Kuasa Hukumnya tidak hadir di PN Tipikor.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kasus Korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) pengurusan penetapan jenis dan sifat kendaraan 2018 hingga tahun 2020, dengan Terdakwa Heriyanto batal disidangkan PN Tipikor Tanjungpinang, Senin (12/4/2021).

Pasalnya, penasehat hukum terdakwa Heriyanto saat sidang tidak muncul di pengadilan hingga Hakim Tipikor Eduard MP Sihaloho, Yonfredi SH menyatakan menunda persidangan.

Hakim Eduard menyatakan, sidang terhadap terdakwa Heriyanto ditunda, karena Kuasa Hukum terdakwa belum dapat hadir dipersidangan.

“Sidang perkara terdakwa, akan kembali dilakukan pada Minggu mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan dengan kehadiran Kuasa Hukum terdakwa di PN,” ujar hakim.

Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam Yon SH mengatakan, pembatalan sidang terdakwa karena kuasa hukumnya belum hadir.

“Yang menunjuk dan menyediakan PH adalah pihak keluarga, Namun hingga pelaksanaan sidang, PH yang bersangkutan belum hadir, hingga sidang ditunda majelis,” ujarnya.

Sementara salah seorang keluarga Heriyanto mengatakan, pihaknya menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi terdakwa dari pihak keluarga.

“PH nya dari pihak keluarga, kebetulan di Jakarta dan belum bisa datang,” ujarnya saat ditemui di PN Tanjungpinang

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, berkas perkara Heryanto dilimpahkan Kejaksaan Negeri Batam dalam dugaan kasus korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) pengurusan penetapan jenis dan sifat kendaraan 2018 hingga tahun 2020.

Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan bersama Kepala dinas perhubungan Pemerintah Kota Batam Rustam Efendi disangka melakukan pemerasan atau pungutan liar terhadap Dealer Mobil di Kota Batam terkait penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) yang merupakan syarat terbitnya surat KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor) pada sejumlah Dealer di Batam.

Atas perbuatanya, jaksa menjerat tersangka Re dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam sangkaan Jaksa, Kepala dinas Perhubungan Rustam Efendi memerintahkan terdakwa Wriyanti untuk mengundang para pihak atau mitra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil)

Kejaksaan Negeri Batam menetapkan Kepala dinas Perhubungan Batam Re (Rustam Effendi) sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) dalam pengurusan penetapan jenis dan sifat kendaraan 2018 hingga tahun 2020.

Penulis:Redaksi
Editor. :Redaksi

Comments
Loading...