Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tiga Tahun Lakukan Pungli di Disihub Batam, Terdakwa Heriyanto dan Tersangka Rustam Effendi Tangguk Rp 1.4 M

Kepala Dinas Perhubungan kota Batam Tersangka Re diborgol dan dijebloskan Ke Penjara atas dugaan Korupsi Pungli SPJK (Foto: Istimewa)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Tiga Tahun melakukan pungutan liar (Pungli) dana Penerbitan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam, Terdakwa Heriyanto dan Tersangka Rustam Effendi menangguk untung Rp.1,4 Miliar.

Jumlah itu, terungkap dalam dakwaan JPU sebagaimana yang dirilis SIPP PN Tipikor Tanjungpinang dalam registrasi perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg.

Total dana pungutan liar itu, bersumber dari peungutan Rp.850 ribu pada setiap surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam sejak 2018, 2019 dan 2020.

Sementara sepanjang 2018-2020 dinas perhubungan kota Batam telah mengeluarkan 1.379 surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang. JIka Rp 850 ribu per rekomendasi per unit mobil atau persurat, maka total dana yang diperoleh terdakwa dan tersangka dalam 3 tahun mencapai Rp.1.478,150,000,-.

Pada berkas dakwaan JPU di situs SIPP, terdakwa Heriyanto yang diduga melakukan korupsi Pemerasan juga didakwa Jaksa penuntut Umum (JPU) Kejari Batam dengan dakwaan berlapis.

Pada dakwaan kesatu primair, Terdakwa Heriyanto didakwa JPU melanggar pasal 12 huruf e UU pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesatu KUHP.

Dalam dakwaan Subsider terdakwa juga didakwa melanggar pasal 12 a UU Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesat KUHP. Atau kedua melanggar pasal 11 UU Tipikor jo pasal jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesat KUHP.

Dalam dakwaannya, JPU menyatakan, terdakwa yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan nya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,” ujar Jaksa.

Sebelumnya, sidang dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) pengurusan penetapan jenis dan sifat kendaraan dengan Terdakwa Heriyanto ini batal disidangkan PN Tipikor Tanjungpinang, Senin (12/4/2021).

Pasalnya, penasehat hukum terdakwa Hariyanto saat sidang tidak muncul di pengadilan hingga Hakim Tipikor Eduard MP Sihaloho, Yonfredi SH menyatakan menunda persidangan.

Hakim Eduard menyatakan, sidang terhadap terdakwa Heriyanto ditunda, karena Kuasa Hukum terdakwa belum dapat hadir dipersidangan.

“Sidang perkara terdakwa, akan kembali dilakukan pada Minggu mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan dengan kehadiran Kuasa Hukum terdakwa di PN,” ujar hakim.

Sementara untuk tersangka Rustam Efendi, Jaksa Penuntut Umum Yon SH dari Kejari Batam menyatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan Kejaksaan negeri Batam.

“Berkas perkara untuk tersangka Rustam masih dalam penyidikan, dan belum dilimpah,” ujarnya.
Sebelumnya Kejaksaan Negeri Batam, juga telah menetapkan Kepala dinas Perhubungan Batam Re (Rustam Effendi) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) dalam pengurusan penetapan jenis dan sifat kendaraan 2018 hingga tahun 2020 ini.

Saat ini, penyidik Kejaksaan telah menahan Kepala dinas Perhubungan Batam itu di sel tahanan Polsek kota Batam.

Penulis:Redaksi 
Editor :Redaksi

Comments
Loading...