Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ketua DPRD Dukung ‘Kran’ Tambang Pasir Laut Kepri Dibuka Kembali

* Potensi PAD ditaksir mencapai Rp7 triliun per tahun.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kepri pada acara pembukaan Musrenbang 2021 Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Dompak, Senin 12 April 2021. (foto: ismail/presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad memperjuangkan pencabutan moratorium pelarangan tambang pasir di Kepri. DPRD mendukung ‘kran’ tambang pasir laut dibuka kembali.

Karena menurutnya, potensi tambang pasir laut di Kepri sangat besar dan dapat menyumbang bagi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp7 triliun per tahun.

Hal tersebut diuangkapkan Jumaga Nadeak, saat penyampaian pidato pokok pikiran DPRD pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 tingkat Provinsi Kepri, Senin (12/4/2021).

“Sektor tersebut memang sangat menjanjikan guna mendongkrak ekonomi daerah,mengingat Kepri merupakan wilayah maritim dengan luas lautan 96 persen dan daratan 4 persen,” ungkapya.

Oleh karena itu, lanjut Jumaga, DPRD akan turut mendorong dibukanya kembali kran tambang dan ekspor pasir laut dapat beroperasi. Sebab, salah satu sumber daya alam (SDA) tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Terlebih lagi, ia menegaskan DPRD juga sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada pertengahan Desember 2020.

Dalam perda tersebut, imbuh Jumaga, juga mengakomodir terkait rencana pertambangan pasir laut di wilayah Kepri, seperti Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

“Tiga tahun tambang pasir laut itu beroperasi, Kepri sudah kaya. Setelah itu tutup, tak usah lama-lama,” tegasnya.

Namun demikian, Ketua DPRD Kepri tersebut tetap mengingatkan jika aktivitas tambang pasir laut dibuka, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aturan yang berlaku.

Mulai dari, kewajiban mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) resmi dari pemerintah, serta regulasi perizinan pertambangan harus satu pintu agar tidak terjadi praktik tambang ilegal.

‘’Karena, pertambangan jangan hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata. Namun wajib memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Kalau semuanya sesuai aturan, kami (DPRD Kepri, red) dukung,” demikian Jumaga.

Penulis: Ismail
Editor: Ogawa

Comments
Loading...