Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

PH Terdakwa Yudi Bongkar Kejanggalan Penyidikan Jaksa di Korupsi BPHTB Tanjungpinang

Kuasa Hukum Terdakwa Yudi, Ramadhani Iwan Kusuma Putra SH (Foto: Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Penasehat Hukum (PH) terdakwa Yudi Ramadhan, Iwan Kesuma Putra SH, membongkar sejumlah kejanggalan penyidikan Jaksa dalam dugaan korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Selain mempermasalahkan penetapan klien-nya yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi itu. Iwan juga menyebut, Jaksa tidak menyidik salah seorang pejabat BP2RD kota Tanjungpinang yang diduga terlibat dan mengembalikan dana Rp.200 juta dalam kasus korupsi BPHTB itu.

“Tersangka tunggal dalam korupsi ini tidak mungkin dapat berdiri sendiri, Namun faktanya, di dalam dakwaan JPU, yang jadi terdakwa dalam kasus ii hanya sendiri,” kata Iwan pada wartawan usai membacakan eksepsinya atas dakwaan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (14/4/2021).

Iwan melanjutkan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga disebut ada yang membantu terdakwa, Tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hingga dakwaan Jaksa Penuntut umum ada kejanggalan.

“Dakwaan jaksa dalam perkara terdakwa tunggal ini banyak kejanggalan,” kata Iwan.

Dia juga menyebut, saat pemeriksaan di Inspektorat Tanjungpinang, klienya terdakwa Yudi sebelumnya pernah mengakui melakukan semuanya. Namun terakhir keterangan dan pengakuannya itu, dikatakan Iwan, kemudian ditarik dengan karena saat itu yang bersangkutan dalam keadaan terpaksa.

“Saat di BAP, keterangan itu juga sudah dicabut,” tambahnya.

Kembalikan Rp.200 juta, Pejabat BP2RD Tidak Disidik Jaksa

Selain itu kata Iwan, seorang pejabat di BP2RD Tanjungpinang yang sebelumnya diperiksa kejaksaan, ada yang mengembalikan uang Rp200 juta. Namun dalam BAP dan dakwaan klienya, pejabat yang diperiksa tersebut tidak dijadikan sebagai saksi.

Artinya, pengembalian dana ini sudah nyata benar terjadi, kendati saat itu dilakukan pada saat pemeriksaan di inspektorat. Namun seharusnya orang tersebut harus tetap disidik karena masih berkaitan dengan kasus yang disidang dan dilimpahkan ke PN saat Ini.

“Menurut penyidik, pejabat ini telah mengembalikan kerugian akibat kasus ini,” ujarnya.

Korupsi BPHTB Disebut Masuk Kasus Perpajakan

Selain itu, dalam nota eksepsi keberatan terdakwa terhadap dakwaan JPU, Iwan menyatakan, bahwa perkara yang dihadapi kliennya tidak masuk dalam ranah korupsi, tetapi masuk dalam perkara pajak yang seharusnya diselrsaikan dan disidangkan di Pengadilan pajak.

Hal itu menurutnya, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang menyebut, sengketa pajak harus diselesaikan dengan undang-undang Pajak yang lebih khusus,

“Harusnya perkara ini dituntut dengan UU khusus perpajakan, dan disidangkan di pengadilan pajak. Dan dalam perkara ini juga belum ada kerugian negara. Karena yang dimaksud kerugian negara adanya kerugian nyata dan pasti,” paparnya.

Di dalam dakwaan JPU, lanjutnya, Jaksa juga menyatakan dana wajib pajak BPHTB, dititipkan ke notaris Sudi melalui saksi Yudo. Selanjutnya, Yudo memberikan ke terdakwa, dalam hal ini, Yudo yang tidak menyetorkan ke kas negara. Sehingga karena belum masuk ke dalam kas negara dianggap belum menjadi kerugian negara dan baru potensi yang belum terjadi,” pungkasnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejaksaan negeri Tajungpiang Aditya Rakatama mendakwa terdakwa Yudi Ramadhan dengan dakwaan berlapis, melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan Subsidair, JPU juga mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyatakan, terdakwa yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang, turut bekerja melakukan penginputan data dan administrasi Wajib Pajak BPHTB serta menerima pembayaran-pembayaran dana BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan melalui notaris Sudi.

Tugas terdakwa lanjut Jaksa sesuai dengan SK Penempatannya adalah Kepala Bidang (Kabid Aset) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

“Sehingga tidak ada hubungannya dengan pemungutan dan penginputan data WP BPHTB dalam penerimaan pajak Daerah Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Penginputan dan pemungutan Pajak BPHTB di BP2RD lanjutnya, juga telah dilakukan terdakwa sejak sejak 2018 sampai 2019. Kendati tidak seluruhnya dan hanya dari beberapa notaris. Dari sejumlah dana tersebut, diduga tidak disetorkan terdakwa ke Kas daerah sebagai perolehan PAD kota Tanjungpinang.

“Dalam perkara ini yang dipakai sekarang yang berasal dari notaris wajib pajak Dudi saja. Karena ada kerjasama pajak saat menyerahkan berkas, dan dalam kenyataannya, terdakwa tidak menyetorkan sejumlah pajak dana BPHTB itu ke BP2RD Tanjungpinang,” ungkapnya lagi.

Atas perbuatan itu, mengakibatkan kerugian negara C/q pemerintah kota Tanjungpinang Rp 3 miliar.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...