Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sengketa Lahan Dengan PT.BAI, PT MIPI Ancam Tempuh Jalur Hukum

Kuasa Hukum PT.MIPI Viktor Sitanggang SH (Foto: Hasura/ presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Perusahaan Mangrove Industrial Park Indonesia (PT.MIPI) mengancam akan menempuh jalur hukum, atas permasalahan sengketa lahan miliknya dengan PT.Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang kabupaten Bintan.

Kuasa Hukum PT.MIPI, Viktor Sitanggang, mengatakan jika proses mediasi dan peninjauan lapangan yang difasilitasi desa terhadap lahan sengketa dengan PT.BAI selaku pihak yang mengklaim itu tidak ada titik temu, maka pihaknya akan melakukan langkah hukum.

“Kalu PT BAI masih mengklaim lahan itu miliknya, Kami akan menempuh jalur hukum,” ujar Viktor pada wartawan di Bintan Jumat (16/4/2021).

Dalam kasus sengketa lahan ini kata Viktor, pihak Desa Gunung Kijang sudah melakukan mediasi sebanyak 3 kali. Kemudian akan dilanjutkan ke peninjauan lapangan pada Rabu (21/4/2021) mendatang.

“Ya dengan mediasi yang sudah dilakukan kami sambut baik, kami pasti menunggu hasil di lapangan nanti saat peninjauan bersama seluruh pihak terkait,” katanya.

Namun jika tidak ada titik temu, lanjut Viktor, pihaknya akan menempuh jalur hukum, terhadap tumpang tindih lahan di kawasan KEK itu.

“Karena bisa saja, tumpang tindih ini bukan hanya di lokasi itu, tetapi juga seluruhnya, sebagian atau ada mengalami pergeseran,” ujarnya.

Saat ini lanjut Viktor, dari data yang dimiliki terdapat perbedaan gambar bidang lahan antara yang dikeluarkan oleh pihak desa dan sertifikat. Demikian juga dengan bentuk gambar, ada perbedaan dengan beberapa gambar bidang lainnya dan itu akan dilakukan pengecekan.

Demikian juga mengenai petunjuk arah bidang tanah dan keterangan sempadan, juga akan dilakukan pencocokan. Apakah sesuai atau tidak surat-surat yang ada tersebut.

“Setelah pencocokan dan peninjauan  ini, kami akan simpulkan melalui catatan hukum, apakah lahan itu milik kami atau milik mereka. Selanjutnya nanti akan ada langkah hukum baik pidana maupun perdata,” jelasnya.

Selain mengenai lokasi fisik dan dokumen lahan, Viktor melanjutkan, juga akan melakukan pengecheckan asal dan usul konversi tanah tersebut. Apakah dari negara, tanah masyarakat atau mungkin tanah adat.

Untuk surat yang dimiliki kliennya sangat jelas yaitu akta jual beli tahun 199. Kalau dari pihak PT BAI, kata Viktor, sertipikat baru. Namun bukan berarti kalau tanah sertipikat akan selalu benar.

“Nanti akan dicek kebenarannya dan jika salah atau dipalsukan bisa dibatalkan dan yang memalsukan sertifikat tersebut menjadi objek pelaku pidana,” tegasnya.

Penulis:Hasura
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...