Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Pungli SPJK Dishub Batam, PN Tanjungpinang Terima Berkas Perkara Tersangka Rustam Efendi

Humas PN Tanjungpinang Eduard P Sihaloho SH.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pengadilan Negeri Tanjungpinang, menyatakan telah menerima Berkas Perkara dugaan Korupsi pungutan liar (Pungli) dana Penerbitan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam dengan tersangka Rustam Efendi ke PN Tanjungpinang.

Humas PN Tanjungpinang Eduar MP Sihaloho mengatakan, pelimpahan BAP perkara tindak pidana korupsi itu, dilakukan Jaksa Penuntut Kejari Batam dan diterima PN Tipikor pada hari ini, Senin (19/4/2021)

“Limpahan BAP tersangka korupsi pungli di Dishub Batam itu dilimpahkan hari ini,,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Eduar MP Sihaloho, Senin (19/4/2021).

Eduard menyampaikan, perkara tersebut teregister di PN Tanjungpinang dengan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg.

Saat ini lanjutnya, Ketua PN Tanjungpinang juga telah menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menangani perkara korupsi tersebut.

“Sesuai dengan penetapan yang dilakukan majelis, sidangkan perdana pembacaan dakwaan atas perkara itu akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021,” singkat Eduard.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam telah menetapkan Kepala dinas perhubungan Batam Rustam Efendi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) dana Penerbitan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam Tahun 2018 hingga tahun 2020.

Penetapan Rutan Efendi sebagai tersangka dugaan korupsi ini, merupakan lanjutan dari penerapan Terdakwa Heriyanto sebagai Terdakwa, yang kasus nya saat ini sudah disidangkan di PN Tipikor Tanjungpinang

Kedua terdakwa dijerat Jaksa melanggar pasal 12 huruf e UU pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesatu KUHP.

Terdakwa juga dijerat dengan pasal 12 a UU Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesat KUHP. Atau kedua melanggar pasal 11 UU Tipikor jo pasal jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesatu KUHP.

Kedua terdakwa yang merupakan pejabat penyelenggara Negara diduga melakukan korupsi atas jabatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan nya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
“Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,” ujar Jaksa.

Penulis: Roland
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...