Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Terkendala SIPD, Pemprov Kepri Alihkan Sistem Keuangan Kembali ke SIMDA

Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa 20 April 2021. (foto: ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemprov Kepulauan Riau masih belum berhasil menggunakan aplikasi terbaru Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) arahan Kemendagri.

”Sehingga sementara waktu memutuskan kembali menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) guna memproses teknis dan prosedur penataan keuangan pada APBD 2021,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat ditemui di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (20/4/2021).

Ansar mengakui, implementasikan aplikasi terbaru yang diarahkan oleh Kemendagri, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengalami sejumlah kendala. Sehingga, mengakibatkan keterlambatan proses serapan APBD Kepri 2021.

“Karena persoalan waktu, maka teknis dan prosedur penataan keuangan serta pencairan kita kembalikan ke SIMDA,” ungkapnya.

Dengan dikembalikannya pada sistem yang lama, lanjut Ansar, maka pihaknya akan bekerja cepat guna menggesa proses pencairan untuk rekan-rekan pihak ketiga yang sudah kontraknya sudah berjalan.

“Maka akan kita kejar lagi itu, kontrak rekan-rekan yang belum, akan kite percepat,” ucapnya.

Menurut Ansar, proses pengembalian SIPD ke SIMDA ini sudah mendapatkan izin dari Kemendagri. Namun demikian, penerapan SIMDA ini hanya untuk tata kelola keuangan, pencarian pada triwulan-1 2021 ini saja, sedangkan untuk proses pertanggungjawaban tetap menggunakan SIPD.

“Jadi untuk pertanggungjawaban tetap melalui SIPD, namun untuk percepatan kita masih diperbolehkan menggunakan SIMDA,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, menerangkan melalui permintaan Gubernur, tim kemendagri secepatnya akan turun ke Provinsi Kepri guna mengintegrasikan SIMDA ke SIPD tersebut.

”Agar proses pencairan dan pertanggungjawaban antar kedua aplikasi tersebut bisa saling terhubung. Sesuai dengan permintaan pak Gubernur tim Kemendagri akan disini selama seminggu, guna pembekalan SIPD ke seluruh OPD dan mengintegrasikan itu,” terangnya.

Ia memaparkan, saat ini serapan APBD Kepri 2021 tergolong rendah, hanya sekitar 6 persen hingga triwulan 1. Padahal, secara aturan seharusnya saat ini serapan APBD paling tidak pada 15 persen. Hal tersebut disebabkan peralihan sistem aplikasi.

“Peralihan ke SIMDA ini sudah minta izin dengan tim Kemendagri dan mereka memaklumi dan mengintegrasikan itu. Namun akhir tahun tetap pertanggungjawaban SIPD,” demikian Arif.

Penulis : Ismail
Editor: Ogawa

Comments
Loading...