Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Anggota DPRD Tanjungpinang Disidang di PN Atas Dugaan Titel Palsu

Terdakwa dugaan penggunaan Titel Palsu, Anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi saat disidang di PN Tanjungpinang.(Foto: Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Terdakwa Rini Pratiwi disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, atas dugaan penggunaan titel Palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif, Rabu (21/4/2021).

Dalam dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mona Amalia dan Desta Garindra Rahdianawati terdakwa Rini Pratiwi didakwa dengan pasal tunggal melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam dakwaannya, Jaksa mengatakan, perbuatan penggunaan gelar atau ritel Palsu anggota DPRD kota Tanjungpinang itu berawal pada bulan Juli 2002, terdakwa mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu dan Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Setelah itu terdakwa menyelesaikan perkuliahan Strata 1 (S-1) di STKIP Binjai Sumatera Utara dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan singkatan S.Pd sesuai nomor ijazah: 304/02/ STKIP-PB/II/2012 tanggal 10 Juli 2012.

Selanjutnya pada tahun yang sama, terdakwa kembali mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Pasca-sarjana Program studi Manajemen dengan konsentrasi Studi yaitu Manajemen Pendidikan di Universitas Kejuangan 45 Jakarta.

“Salah satu syarat pendaftaran yang digunakan terdakwa adalah dengan melampirkan fotocopy ijazah S-1,” ungkap Mona.

Berdasarkan Ijazah yang diperoleh, terdakwa menyelesaikan pendidikan pasca-sarjananya di Universitas Kejuangan 45 Jakarta dengan memperoleh Ijazah Strata 2 (S-2) bernomor seri: 027/S-2/MM/XII, tanggal 14 tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Universitas Kejuangan 45 Jakarta.

Ijazah tersebut ditandatangani oleh Dr.Ir.R. Soesetyo Soetadji selaku Rektor Universitas Kejuangan 45 Jakarta.

“Dalam ijazah S-2 tersebut terdakwa memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan,” lanjutnya.

Selanjutnya pada 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai PKB Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Tanjungpinang Timur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang.

Sesuai dengan surat pernyataan bakal calon atas nama Rini Pratiwi, M.Pd tertanggal 17 Juli 2018 yang salah satu syarat pendaftaran bacaleg tersebut terdakwa menggunakan ijazah SMA dan Ijazah S-2 atas nama Rini Pratiwi, M.Pd.

Kemudian sejak dimulainya pendaftaran bacaleg legislatif sampai dengan ditetapkannya daftar calon legislatif sementara, terdakwa masih menggunakan gelar akademik M.Pd sesuai dengan yang tercantum pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Kemudian sekitar bulan September 2018 bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang saat acara Klarifikasi Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik kepada anggota KPU Kota Tanjungpinang.

“Yang mana semula terdakwa menggunakan gelar akademik M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd,” tegas Mona.

Selanjutnya dalam kontestasi Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Kota Tanjungpinang tersebut terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU No: 32/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 .

“Didalam surat keputusan penetapan calon anggota DPRD di KPU Kota Tanjungpinang Rini mengubah gelar akademik MM.Pd. dan sampai terdakwa dilaporkan ke Mapolres Tanjungpinang,” jelasnya.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Atas dakwaan tunggal JPU itu, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Fahmi Amrico dan Janwahyu menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi.

Ketua Majelis Hakim, Boy Syailendra, didampingi Hakim Anggota Risbarita Manurung dan Sacral Ritonga menunda persidangan hingga Selasa (27/4/2021) mendatang dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Penulis: Roland
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...