Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kadernya Tersandung Kasus Titel Palsu, PKB Tanjungpinang Tunggu Putusan PN

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Tanjungpinang, Yendi Andrian.(Foto: Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tanjungpinang mengatakan, memberi support pada kadernya Terdakwa Rini Pratiwi yang saat ini, menjalani sidang dalam dugaan penggunaan titel palsu.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Tanjungpinang, Yendi Andrian yang hadir dalam sidang perkara terdakwa Rini, mengatakan Partainya belum mengambil langkah pemecatan atau PAW terhadap anggota DPRD yang saat ini menjalani proses hukum itu sebelum adanya putusan tetap.

“Sampai saat ini PKB belum ada mengambil tindakan, kami masih menunggu vonis dari Pengadilan,” ujarnya saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (21/4/2021).

Yendi menyampaikan dirinya hadir di PN untuk mengawal dan memberikan support kepada kader terbaik PKB kota Tanjungpinang.

Mengenai sanksi jika nantinya dinyatakan bersalah, Yendi mengatakan, pihaknya belum mengetahui karena masih akan berkonsultasi ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

“Kita hanya memberikan rekomendasi saja, yang menentukan sikap itu DPP,” ucap Yandi.

Yendi menjelaskan bahwa jika merujuk pada AD-ART, pihaknya masih menelusuri terlebih dahulu dan melihat kasusnya apa. Yendi juga mengatakan, jika kasus yang menjerat kadernya Rini Pratiwi itu, bukan merupakan kasus yang fatal seperti korupsi dan kasus lainnya.

Hingga, Partai PKB dikatakan, akan melihat hasil akhir dari putusan Majelis Hakim PN Tanjungpinang.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Terdakwa Rini Pratiwi disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, atas dugaan penggunaan titel Palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif, Rabu (21/4/2021).

Dalam dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mona Amalia dan Desta Garindra Rahdianawati terdakwa Rini Pratiwi didakwa dengan pasal tunggal melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penulis: Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...