Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Salim Group Bintan Minta Bandara Busung Dikelola Sendiri

GGM PT.Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab saat menjelaskan kendala investasi Pembangunan Bandara Busung di Bintan (Foto:Hasura/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan- Perusahaan Salim Group di kawasan Industri Lobam dan Pariwisata Lagoi Bintan, meminta status pengelolaan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), Bandara Aviation Investmen (BAI) atau Bandara Busung dikelola sendiri dengan sistim swastanisasi.

Permintaan itu disampaikan General Manager PT.BIIE Lobam, Aditya Laksamana dan GGM PT.Bintan Resort Cakrawala (BRC) Abdul Wahab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa saat berkunjung ke Bintan, Jumat (23/4/2021).

Alasannya, pembangunan dan operasional Bandara yang dibangun Group Gallant Venture Ltd (GVG) yang tidak jauh dari Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE), Lobam itu, murni dibiayai oleh perusahaan Swasta.

General Manager PT.BIIE Lobam, Aditya Laksamana mengatakan, 100 persen pembangunan Bandara Busung di Bintan itu, dilakukan secara swastanisasi. Mulai dari kepemilikan lahan sampai dengan pembangunan sarana prasarana fisiknya.

Namun dalam aturannya, pengelolaan Bandara harus dilakukan pemerintah dan swasta, dan setelah 30 tahun masa kontrak aset dan sarananya harus dikembalikan kepada Pemerintah.

“Kalau di Labuan Bajo itukan yang bangun pemerintah. Terus pengelolanya pihak Changi Singapura, dan dalam kurun waktu 30 tahun aset itu akan dikembalikan ke pemerintah. Kalau Bandara Busung ini, dibangun seluruhnya dari dana swasta jadi diharapkan asetnya kembali ke kami juga,” ujar Aditya.

Kepada Menteri PPN dan Kepala Bappenas, pihak Perusahaan meminta, agar permintaan swastanisasi Bandara busung itu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

Dengan diberikannya sistem pengelolaan BUBU Bandara Busung, BIIE dan BRC bersama rekanta Group Gallant Venture Ltd (GVG) memastikan pembangunan Bandara Busung akan digesa dan dapat segera beroperasi.

“Bandara ini juga akan sangat mendukung dan menunjang sektor pariwisata di Bintan. Demikian juga industri maintenance, repair and overhaul (MRO) dan aerospace industri,” jelas Aditiya.

Saat ini lanjutnya, landasan yang sudah dimatangkan lahan telah mencapai panjang 3.000 dari 3.600 meter panjang landasan pacu seluruhnya.

“Dengan panjang dan keunggulan bandara yang akan dibangun ini akan bisa dilandasi pesawat berbadan besar,” ujar Aditya lagi.

Ditempat terpisah, GGM PT.Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab juga mengatakan, jika pemerintah memberikan status BUBU ke Bandara Busung. Pihaknya memastikan, pembangunannya bisa cepat selesai bahkan dapat beroperasi 2024 mendatang.

“Kalau ada BUBU pastinya bandara ini segera selesai dan segera juga beroperasi,” katanya.

Sebelumnya kata Wahab, pengoperasian bandara itu juga sudah dibahas di Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI). Namun selalu ada kendala yaitu harus dikelola pemerintah. Dan yang terbaru, bisa dikelola swasta namun asetnya harus dikembalikan ke pemerintah setelah 30 tahun.

Padahal Bandara Busung itu 100 persen dibangun oleh swasta. Jadi diharapkan bandara ini dapat dikelola oleh swasta dan aset tetap dimiliki oleh swasta.

“Kita juga tidak keberatan, bila operator bandara dikelola pemerintah dalam hal ini Angkasa Pura (AP). Namun kepemilikan masih tetap milik swasta,” sebutnya.

Wahab juga mengatakan, total Investasi pembangunan Bandara Busung itu ditaksir mencapai US 150 juta. Kemudian ditambah lagi dengan pembangunan MRO dan terminal, dengan nilai investasi US750 juta.

“Semua izin sudah dipenuhi. Mulai izin terkait bandara sudah di kantongi, izin operasi, lokasi dan pembangunan. Semoga Pak Menteri Suharso bisa memenuhi permintaan kami. Sehingga bandara ini bisa selesai dan beroperasi,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Suharso mengaku akan membantu pengusaha Salim Group di Bintan itu, khususnya dalam pengelolaan secara swastanisasi.

Monoarfa menyebut, Dia akan membahas masalah ini dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves).

“Saya akan bawa ini ke Pak Menhub dan Pak Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves),” akunya.

Pihak Bandara Busung sejauh ini bekerjasama dengan GMF yang nyatanya bukan pelaku kebandarudaraan. Seharusnya pihak perusahaan, bisa berpartner dengan PT.Dirgantara Indonesia (DI) sebagai pelaku kebandarudaraan.

“Akses untuk mendapatkan itu hanya DI. Jadi dengan berpartner, akan bisa mendapatkan BUBU. Kemudian dapat juga maintenance dan industrinya,” ujar Politis PPP ini.

Penulis:Hasura
Editor :Ogawa

Comments
Loading...