Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sidang Titel Palsu Anggota DPRD, KPU Sebut Rini Ganti Gelar Saat Pendaftaran Bacaleg

Dua saksi dari KPU kota Tanjungpinang Susanti dan William saat memberi keterangan dalam sidang dugaan penggunaan Gelar Palsu anggota DPRD kota Tanjungpinang Terdakwa Rini Pratiwi di PN Tanjungpinang

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tanjungpinang menyebut, anggota DPRD kota Tanjungpinang, Terdakwa Rini Pratiwi, menggunakan dan mengganti gelar/titelnya saat klarifikasi pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai PKB Daerah Pemilihan (Dapil-2) Kecamatan Tanjungpinang Timur di KPU.

Hal ini terungkap pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Susanti anggota Komisioner KPU Tanjungpinang, William anggota Komisioner KPU dan Syamsudin Harahap, Wakil Ketua I Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa( 27/4/2021).

“Penggantian gelar/titilnya dari MPd, menjadi MMPd, dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang,” sebut anggota KPU Susanti saat menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan penggunaan gelar palsu terdakwa Rini.

Lebih lanjut dijelaskan Susanti, dirinya pada saat itu menjabat sebagai komisioner KPU di bagian divisi teknis. Dalam proses pencalonan Caleg DPRD Kota Tanjungpinang, awalnya terdakwa mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan mencantumkan nama Rini Pratiwi M.Pd.

Kemudian bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang saat acara klarifikasi penyusunan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik kepada anggota KPU Kota Tanjungpinang.

“Perubahan gelar menjadi MM.Pd, dari yang sebelumnya gelar M.Pd,” kata Susanti.

Lebih lanjut, Susanti menyampaikan saat itu yang mengajukan perubahan gelar hanya terdakwa saja, tetapi yang mengganti foto banyak, dan pada saat merubah gelar titel bacaleg itu, KPU mengaku tidak melihat ijazah, karena sebelumnya telah diterima sebagai persyaratan awal.

“Dalam Ijazah-nya tidak ada singkatan gelar beda dengan ijazah lainnya. Hanya menyatakan kelulusan saja di Ijazahnya,” jelas Susanti.

Saat Ketua Majelis Hakim menanyakan, apakah KPU melakukan pengecekan kebenaran formil dari ijazah terdakwa. Atas pertanyaan itu, Susanti menjawab bahwa itu diluar kewenangannya.

“Dia tidak mengajukan ijazah lagi dan langsung menandatangani setelah validasi,” ucapnya.

Mendengar keterangan saksi Susanti ini, terdakw Rini Pratiwi sempat membantah dan mengatakan, Bahwa yang mendaftarkan nama dan titelnya di sistem informasi pencalonan (SILON) dengan mencantumkan nama Rini Pratiwi M.Pd. bukan dirinya tetapi Sekretaris PKB.

“Saya ingin menyampaikan yang memasukan data (Mendaftar) dalam pencalonan adalah Sekretaris PKB,” singkat Rini.

Selain saksi Susanti, Majelis Hakim juga bertanya dan meminta dua saksi lainya, mengenai validasi keabsahan ijazah terdakwa, serta pelaporan yang dilakukan PMII.

Usa memeriksa ke tiga saksi, Majelis Hakim, Boy Syailendra, didampingi Hakim Anggota Novarina Manurung dan Sacral Ritonga kembali menunda persidangan, hingga Rabu (28/4/2021) mendatang dengan agenda mendengar keterangan saksi lainya.

Sebelumnya, terdakwa Rini Pratiwi didakwa Jaksa Penuntut Umum Mona Amelia dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdakwa dinyatakan, menggunakan gelar atau titel palsu S2 yang tidak sesuai dengan Ijazah yang diperolehnya saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota Tanjungpinang.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...