Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi BPHTB Tanjungpinang

Sidang Virtual, Majelis Hakim PN Tanjungpinang tolak Eksepsi Yudi Ramadhani atas dakwaan dugaan korupsi dana BPHTB Tanjungpinang (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menolak eksepsi (nota keberatan) Yudi Ramdani, terdakwa korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Putusan sela ini dibacakan Ketua Majelis Hakim, M.Djauhar Setiadi didampingi Hakim anggota Jonni Gultom dan Suherman di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (28/4/2021).

Dalam persidangan yang digelar secara virtual, Hakim menyatakan, kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan sebagaimana yang dipermasalahkan terdakwa dan kuasa hukumnya, bukan merupakan suatu alasan, dan menyatakan dakwaan JPU telah memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

“Menyatakan menolak seluruhnya eksepsi terdakwa,” kata Djauhar.

Dengan penolakan itu, Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk menghadirkan saksi di Pengadilan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Mendengar hal itu Jaksa Sari menyatakan,akan menghadirkan 5 orang saksi yang seluruhnya dari BP2RD Tanjungpinang.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, sidang pembuktian pokok perkara akan dilaksanakan pada Rabu (5/5/2021) mendatang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejaksaan negeri Tajungpinang Aditya Rakatama mendakwa terdakwa Yudi Ramadhan dengan dakwaan berlapis. Dalam dakwaannya terdakwa dinyatakan jaksa melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan Subsidair, JPU juga mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyatakan, terdakwa yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang, turut bekerja melakukan penginputan data dan administrasi Wajib Pajak BPHTB, serta menerima pembayaran-pembayaran dana BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan melalui notaris Sudi.

Tugas terdakwa ujar Jaksa, sesuai dengan SK Penempatannya adalah Kepala Bidang (Kabid Aset) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, dan bukan di BP2RD.

“Sehingga tidak ada hubungannya dengan pemungutan dan penginputan data WP BPHTB dalam penerimaan pajak Daerah Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Penginputan dan pemungutan Pajak BPHTB di BP2RD yang telah dilakukan terdakwa sejak sejak 2018 sampai 2019, diduga tidak menyetorkan dana BPHTB wajib pajak ke Kas daerah, yang mengakibatkan kerugian Rp3 Miliar dana BPHTB di BP2RD kota Tanjungpinang 2018-2019.

“Dalam perkara ini yang dipakai sekarang yang berasal dari notaris wajib pajak Dudi saja. Karena ada kerjasama pajak saat menyerahkan berkas dan dalam kenyataannya, terdakwa tidak menyetorkan sejumlah pajak dana BPHTB itu ke BP2RD Tanjungpinang,” ungkapnya lagi.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...