Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diadukan Dengan Menggunakan Dokumen Bodong, Cholderia Minta Polisi Bertindak Adil

*Laporan Syahjoni Disebut Pakai Surat Bodong

Cholderia Sitinjak saat menunjukan Bukti surat dari BPKAD Kepri yang menjadi dasar Pengaduan Syahjoni.(Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Diadukan melakukan penyerobotan tanah, Cholderia Sitinjak meminta Polisi adil dan menyelesaikan terlebih dahulu laporanya atas dugaan pemalsuan surat terhadap pelapor di Polres Tanjungpinang.

Hal itu dikatakan Cholderia Sitinjak menanggapi laporan pengaduaan Decky Rahmawan Saputra kuasa hukum Syahjoni, yang mengadukan dirinya ke Polda Kepri, atas dugaan penyerobotan lahan di kawasan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

“Saya diadukan dengan dokumen Bodong, dan sudah diminta keterangan sekali oleh Penyidik Polda Kepri,” sebut Cholderia saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (28/4/2021)

Cholderia yang juga berprofesi sebagai Pengacara ini mengatakan, terkait dengan objek perkara, sebelumnya, pihaknya juga telah dimenangkan dalam gugatan perdata atas lahan tersebut pada 2011 silam.

“Permohonan saya dikabulkan dan dalam putusannya, ada denda ganti rugi Rp50 juta, Tapi sampai sekarang tak dibayarkan termohon. Karena pada waktu itu Termohon Syahjoni pura-pura gila,” kata Cholderia.

Terkait dengan laporan pengaduan dirinya, Cholderia mengatakan, jika sebelumnya, pihaknya juga telah melaporkan Syahjoni atas objek lahan yang sama ke Mapolres Tanjungpinang 2018.

Tetapi hingga saat ini laporan tersebut belum ada tindak lanjut. Sehingga pihaknya mengajukan gugatan perdata dan dimenangkan ditingkat pertama hingga ke tingkat Mahkamah Agung dengan putusan Incraht 2011.

Cholderia juga menduga, pengaduaan terhadap dirinya oleh Syahjoni, dibuat berdasarkan Surat yang digunakan dan ditimbul tahun 2000. Sementara Provinsi Kepri pada 2020 belum ada.

“Makanya saya sebut surat bodong. Saya juga sudah mempertanyakan surat ini ke Lurah Dompak untuk melihat keabsahannya, dan surat itu tidak teregister di kelurahan,” ungkapnya.

Kejanggalan lain lanjut Cholderia, pada tahun yang sama, justeru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri mengeluarkan surat mengenai titik koordinat di atas objek lahan.

“Indikasi ini pantas diduga ada permainan hukum. Dan yang menjadi pertanyaan, pengukuran yang dilakukan kapan, saya sendiri tidak pernah dikasih tahu. Berdasarkan surat lampiran dari BPKAD ini yang dilampirkan pengaduan ke Polda Kepri,” imbuhnya.

Dengan timbulnya surat pengukuran dan ganti rugi lahan dari DPPKAD ini, serta pelaporannya yang tidak ditindak lanjuti Kepolisian, Cholderia mengatakan ada tindak pidana yang dilaporkan menggunakan dokumen tindak pidana, berupa surat palsu atau pemalsuan surat.

Pengeluaran ganti rugi atas lahan yang awalnya bermasalah di Dompak ini, sebutnya, juga bisa diduga ada tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang dilakukan BPKAD Kepri.

“Atas dasar itu, Saya minta berkeadilan, selesaikan dulu laporan saya, baru diselesaikan kasus ini. Apalagi sekarangkan Polri sedang gencar menangani kasus mafia tanah, hingga penyidik tidak melakukan overlapping (tumpang tindih) dalam melakukan pengusutan perkara ini,” tegasnya.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...