Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pangkas Birokrasi di Daerah, Ditjen Otda Luncurkan Podcast

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menghadirkan inovasi di tengah pandemi. Yakni, Podcast.

Lewat Podcast episode perdananya yang di-launching akhir Maret 2021 lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik mengupas tuntas soal penyederhanaan birokrasi di daerah.

‘’Ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk terus meningkatkan inovasi di tengah keterbatasan mobilitas dan pembatasan pertemuan secara fisik, pada masa pandemi seperti sekarang ini,’’ kata Akmal, Sabtu (01/5/2021), dilansir laman resmi kemendagri.

Dalam kesempatan itu, Akmal mengatakan, penyederhanaan birokrasi berangkat dari rumitnya birokrasi yang menghambat pelayanan publik. Apabila tidak segera diatasi, sambung Akmal, bangsa Indonesia akan sulit berkompetisi dengan bangsa lain akibat birokrasi yang bertele-tele.

“Ini juga menghambat investasi yang masuk ke Indonesia, sepanjang birokrasinya masih berbelit-belit,” kata Akmal.

Tak hanya soal bertingkatnya kebijakan yang diambil dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Akmal memandang, bisa jadi masing-masing aparatur di setiap tingkatan memiliki cara pandang yang berbeda dalam suatu perumusan kebijakan.
Dengan kata lain, struktur yang demikian panjang membuka peluang terhadap tak seragamnya pemahaman antara aparatur dan membuat birokrasi semakin lama.

“Di sinilah lengkap penderitaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah. Inilah kenapa kita ingin menghadirkan penempatan yang sederhana, prosedur yang jelas, dan tentunya murah, melalui hadirnya aparatur yang profesional,” tuturnya.

Akmal menambahkan, jika tak dibenahi, aparatur pelayan publik seperti ASN juga akan cenderung berada di zona nyaman jabatan strukturalnya. Akibatnya para ASN tak terpacu untuk berinovasi dan berkompetisi.

“Inilah pentingnya transformasi struktural ke fungsional, agar mendorong ASN kita lebih kompetitif,” ujar Akmal.

Pemerintah Daerah dipandang sebagai eksekutor kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menyentuh langsung ke setiap lini masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan akan sangat bergantung pada eksekusi di tingkat Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi di daerah diperlukan untuk memastikan eksekusi kebijakan dijalankan secara aktif, efektif, efisien, dan profesional.

“Ketika strukturnya sedemikian panjang dan birokrasinya rumit, tentunya urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah akan sulit dieksekusi dengan baik.

Itulah kenapa, kita melakukan penyederhanaan ini,” beber Akmal.
Pemangkasan birokrasi di dua tingkatan, seperti eselon IV dan eselon III, dimintanya tak lantas membuat para ASN khawatir. Sebab, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional ini tak boleh merugikan ASN.

“Artinya, meski bertransformasi, tak akan memengaruhi take home pay nya (gaji bersih),” pungkasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...