Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sikapi Bonus Demografi, Mendagri Imbau Pemda Permudah Izin Berusaha

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Puspen Kemendagri).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah mempermudah perizinan bagi investor yang hendak berusaha.

Hal ini, sambung Mendagri, berkaitan erat dengan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia yang memiliki bonus demografi (jumlah penduduk) luar biasa.
Bonus demografi, juga membuat jumlah angkatan kerja yang dimiliki Indonesia melimpah. Sehingga perlu disikapi dengan pemenuhan lapangan kerja yang memadai.

‘’Bonus demografi akan menjadi keuntungan bagi percepatan pembangunan, bila sumber daya manusia yang dimiliki unggul dan ketersediaan lapangan kerja juga cukup,’’ kata Mendagri, saat memberi arahan kepada kepala daerah pada Rakor Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri baru-baru ini.

Dilansir laman resmi kemendagri, Mendagri mengingatkan, bonus demografi ini, juga dapat menjadi persoalan bila yang terjadi justru sebaliknya, yakni SDM tak memiliki daya saing dan lapangan kerja terbatas.

“Akhirnya ini akan menjadi permasalahan baru, berupa kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial dan lainnya,” tanggap Mendagri.
Mendagri mengungkapkan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 salah satu yang diinginkan presiden, yakni membuka lapangan kerja secara luas.

Untuk merespons itu, selain membenahi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah berupa perbaikan regulasi dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan reformasi birokrasi.

‘’Perbaikan regulasi dan birokrasi itu, merupakan upaya untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan berusaha dan berinvestasi,’’ terang Mendagri.
Mendagri menegaskan, untuk mendukung investasi, kepala daerah diminta membuat tim guna mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi.

Menurutnya, selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha.

Keberadaan swasta, sambung Mendagri, dinilai penting untuk membuka lapangan kerja secara luas. Terlebih, di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD drastis mengalami penurunan, sehingga sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Peran Swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja,” demikian Mendagri.

Penulis: Redaksi/Puspen Kemendagri
Editor: Ogawa

Comments
Loading...