Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Pungli SPJK di Dishub Batam Ternyata Sudah Berlangsung Sejak Zulhendri

Sidang Korupsi Pungli SPJK di dishub Batam, dengan mendengar keterangan saksi di PN Tanjungpinang.(foto:Rolang/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) di Dinas Perhubungan kota Batam, ternyata sudah berlangsung sejak masa jabatan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Zulhendri.

Hal itu dikatakan sejumlah saksi dari perusahaan pemilik mobil dan showroom di Batam, yang hadir dan memberi keterangan sebagai saksi atas korupsi terdakwa Heriyanto di PN Tanjungpinang, Senin (3/5/2021).

Sejumlah saksi yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus korupsi pungli SPJK ini antara lain, pengurus PT.Roda Mas Makmur Motor (REMM) Batam saksi Abiad Hemori (54), Direktur PT. REMM Batam  Fengki (30), Kepala Cabang Hino PT.REMM dan Sri Nuryono (47) dan Staf PT.REMM.

Dalam persidangan, saksi Sri Nuriyono, mengatakan setiap pengurusan KIR dan SPJK kendaraan merk Hino dan Suzuki dirinya selalu berurusan dan bertemu dengan terdakwa Heriyanto sejak tahun 2018.

Nuriyono menyampaikan, untuk dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan pengurusan KIR dan SPJK diserahkan ke staf terdakwa atas nama Indri.

Ia bercerita sejak pada September 2018, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang dijabat oleh Rustam Efendi (Terdakwa dalam sidang terpisah-red) sempat meminta tambahan dana dalam pengurusan SPJK menjadi Rp 850 ribu per unit.

“Setau saya tidak ada biaya pengurusan SPJK, sedangkan untuk kir ada biaya retribusi sebesar Rp 140 ribu per unit mobil sedangkan truck selisihnya sebesar Rp 5 ribu,” kata Nuriyono

Nuryanto juga menegaskan, Tarif tidak resmi SPJK itu, juga sudah dari dulu dipungut, waktu dinas perhubungan kota Batam dijabat oleh Zulhendri juga dilakukan pemungutan Rp 650 ribu per unit, Dan setelah Kadisnya diganti Rustam pungutan liar itu kembali dinaikan menjadi Rp850 ribu.

Ia menyebutkan, uang pengurusan SPJK itu selalu diserahkan kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan yaitu terdakwa sendiri kemudian Kepala dinas menandatangani SPJK yang dikeluarkan.

Sebelum diusut lanjut Nuriyanto, dinas perhubungan kota Batam dengan perusahaan penjual mobil di Batam, sebelumnya, juga pernah melakukan pertemuan disaat Rustam mulai menjabat.

“Pertemuan itu dilakukan diinisiasi oleh Terdakwa Heriyanto di Kopi Tian, yang hadir saat itu ada perwakilan Isuzu, Daihatsu dan Toyota,” ujarnya.

Pada pertemuan itu lanjutnya, kepala dinas perhubungan kota Batam Rustam Efendi meminta kenaikan biaya Pungli SPJK menjadi Rp.1 juta rupiah. Mendengar itu, seluruh pihak merasa keberatan karena terlalu besar.

“Karena tidak menemukan kesepakatan, saya lapor kepada pimpinan. Pengurusan SPJK Kami dipending oleh Dishub Batam,” jelasnya.

Nuriyono mengatakan setelah dua hari kemudian, dinas perhubungan Batam kembali menghubungi dan meminta kembali dilakukan pertemuan di ruangan terdakwa Hariyanto di Dishub Batam.

“Yang hadir saat itu cuma perwakilan dari 3 orang, yaitu Toyota, Isuzu dan dirinya sendiri.

“Tidak berapa lama kemudian, Rustam Efendi datang keruangan terdakwa Heriyanto. Dia (Rustam) bilang Rp850 ribu per unit jangan ditawar-tawar lagi,” paparnya.

Mendengar itu, Nuriyono dan perwakilan lainnya tidak menjawab dan akhirnya SPJK
tidak diterbitkan sehingga hal itu juga dilaporkan ke Direkturnya di PT.REMM Batam.

Ditempat yang sama, saksi Arbian Hemori (54) Direktur PT. REMM Batam membenarkan terkait kenaikan tarif pungutan liar pengurusan SPJK yang dilakukan Dishub Batam itu. Ia memaparkan pada tahun 2018 ada sebanyak 258 surat tahun 2019 sebanyak 816 surat dan tahun 2020 sebanyak 665 surat.

“Saya tidak ikhlas, itu uang dari perusahaan uang penjualan kendaraan, karena biaya ini seharusnya tidak ada. Kalau tidak memenuhi permintaan ini maka bisnis terhambat, kendaraan tidak bisa beroperasional, dan tidak terjual,” pungkasnya.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim, Eduard MP Sihaloho didampingi Hakim Anggota, Yon Efri dan Jonni Gultom menunda persidangan hingga satu pekan dengan memerintah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Simatupang untuk menghadirkan saksi lain dalam perkara tersebut.

Sebelumnya Kepala dinas Perhubungan Batam Terdakwa Rustam Efendi, dan Terdakwa Hariyanto, Didakwa Pasal berlapis atas dugaan korupsi Pemerasan dalam Jabatan.

Dalam dakwaannya, kedua terdakwa disangka melanggar pasal 12 a UU Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesat KUHP. Atau kedua melanggar pasal 11 UU Tipikor jo pasal jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesat KUHP.

Penulis: Roland
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...