Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Alat Praktikum SMK, Mantan Sekretaris dan ASN Disdik Kepri Divonis 15-18 Bulan Penjara

Sidang online Putusan Korupsi Alat Praktikum, Mantan Sekretaris dan ASN Disdik Kepri Divonis 15-18 Bulan Penjara (foto;Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Tiga terdakwa korupsi alat praktek otomotif SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri dihukum 15 sampai 18 bulan penjara oleh majelis Hakim PN Tanjungpinang.

Putusan ini dibacakan Hakim, M.Djauhar Setiadi didampingi Hakim Anggota, Jonni Gultom da Yon Efri di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (3/5/2021).

Dalam putusanya, ketiga terdakwa masing-masing, Damsiri Agus (Mantan Sekretaris Disdik Kepri) sebagai pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dodi Sanova ASN Disdik Kepri sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Arif Zailani selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara Rp.777 juta.

Ke tiga terdakwa lanjut Hakim, terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

“Menghukum terdakwa Damsiri Agus dan Arif Zailani masing-masing dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara,” kata Djauhar.

Sedangkan terdakwa Dodi Sanova dihukum dengan hukuman 1 tahun dan 3 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sementara itu, uang pengganti atas kerugian negara senilai Rp 777 yang telah dikembalikan oleh ketiga terdakwa, Majelis hakim menetapkan, untuk segera  disetorkan ke kas daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Putusan majelis Hakim ini lebih ringan 2 sampai 7 bulan dari 20 bulan atau (1 tahun 8 bulan-red) tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepri Dodi Gazali Emil dan Triyanto.

Atas putusan itu, Ketiga Terdakwa yang didampingi oleh masing -masing penasehat hukum menyatakan pikir-pikir begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa Hukum ketiga terdakwa, Zudy Ferdy dan Wirman Saputra SH mengatakan, sangat tidak puas dengan pertimbangan majelis hakim atas kliennya terdakwa Dodi Sanova.

Lebih lanjut, Zudy menyampaikan karena harusnya, majelis Hakim dapat lebih melihat isi Pledoi pembelaan terdakwa, atas Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan harga-harga barang yang dibuat, dan hal itu bukan karena ada kerjasamanya PPK dan PPTK, tapi hasil survei dari PPK sendiri.

“Karena pada saat itu, klien kami sedang dalam cuti. Jadi tidak ada unsur pasal 3 yang menurut kami terpenuhi,” kata Zudy.

Selanjutnya kata Zudy, berdasarkan Peraturan Presiden dalam pengadaan barang dan Jasa, pertanggungjawabannya nilai barang, HPS, dan lain-lain, seharusnya ada pada PPK dan bukan PPTK karena dalam faktanya, tidak ada kerjasama di dalam pendelegasian kerjaan antara PPK ke PPTK dalam pengadaan barang yang menjadi perkara.

“Namun atas pertimbangan tersebut kami berterima kasih atas putusan yang diberikan majelis, sudah cukup arif dan bijaksana, maka terkait banding atau tidak kami kembalikan sepenuhnya kepada Klien kami,” pungkasnya.

Sebelumnya tiga terdakwa masing-masing Damsiri Agus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dodi Sanova selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Arif Zailani selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang diduga merugikan keuangan negara Rp 777 juta didakwa pasal berlapis.

Modus ketiga terdakwa adalah dengan melakukan permufakatan jahat dalam pengadaan alat praktikum SMK, tanpa melakukan survey harga dan barang.

Selaku PPK dan PPTK Damsiri dan Dodi Sanopaka justeru menerima Spek dan RAB harga dan barang dari terdakwa Arif selaku kontraktor pelaksanaanya.

Terdakwa Arif selaku penyedia barang/jasa, juga merupakan kontraktor yang meminjam perusahaan atas nama CV.Mandiri Sukses Bersama (MSB) yang ditentukan Damsiri dan Dodi Sanopaka sebagai pemenang tender.

Kecurangan ketiga terdakwa lainnya, dalam pengadaan alat praktikum ini juga terjadi mark up yang mengakibatkan kerugian negara Rp 777 juta dari Rp.2,4 miliar nilai kontrak proyek.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...