Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tanggal Kelulusan Di Data Dikti Berbeda, Gelar MM.Pd Terdakwa Rini Pratiwi Tidak Sesuai PP

*Tanggal Kelulusan Terdakwa Rini di Pangkalan Data Dikti dan Ijazah STKIP Pelita Bangsa Binjai Berbeda

Sidang perkara dugaan Titel dan Gelar Paslu anggota DPRD Tanjungpinang Terdakwa Rini Pratiwi di PN Tanjungpinang (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLdikti) Wilayah I Sumatera Utara, Prof.Dian Armanto, mengatakan gelar Magister Manajemen Pendidikan (MM.Pd) yang digunakan Anggota DPRD kota Tanjungpinang Rini Pratiwi dalam kasus dugaan gelar palsu, tidak pernah dipakai di lingkungan Pendidikan Tinggi karena tidak sesuai dengan Peraturan.

“Gelar MM.Pd itu tidak pernah dipakai sebelumnya, Karena tidak sesuai aturan yang berlaku, tetapi yang berlaku adalah MM bukan MM.Pd,” kata Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Prof.Dian Armanto, MSc.PhD saat diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan gelar palsu terdakwa Rini Pratiwi secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (4/5/2021).

Lebih lanjut dikatakan Dian Hermanto, gelar Magister Manajemen ada di beberapa konsentrasi Program Studi (Prodi), Dan konsentrasi bidang ilmu Manajemen tergantung keputusan pimpinan Perguran Tinggi Swastanya.

“M.Pd tidak ada konsentrasi, kalau MM banyak konsentrasinya,” katanya.

Selanjutnya Dian menjelaskan, sesuai dengan Pasal 98 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gelar untuk lulusan akademik terdiri atas Magister dengan mencantumkan huruf M dan inisial Prodi dan hingga saat ini hal tersebut yang masih diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 98 PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, gelar lulusan pendidikan tinggi menyatakan;

Ayat (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.

Ayat (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
a.Sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
b.Magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
c.Doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

Sedangkan mengenai Ijazah terdakwa Rini Pratiwi, Dian Hermanto menjelaskan, terdapat persoalan tanggal kelulusan di ijazah dengan yang tertulis di pangkalan data, terdakwa lulus di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu dan Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa di Binjai Provinsi Sumatera Utara.

“Tanggal kelulusan mahasiswa atas Nama Rini Pratiwi di pangkal data mahasiswa STKIP Pelita Bangsa Binjai tercatat pada 9 Juli 2012, tetapi di ijazah Rini Pratiwi tanggal 16 Juli 2012,” ujarnya.

Pangkalan data kelulusan mahasiswa lanjut Dian Armanto,
merupakan data yang dikelola oleh Dikti dan mengenai adanya perubahan dan perbedaan itu, pihak LLdikti menyatakan tidak mengetahui.

“Tetapi yang bisa dilacak, kapan terakhir diperbaiki dan kapan dikeluarkan. Dari data Dikti, Juni 2019 dikeluarkan tetapi September 2012 itu dinyatakan lulus dari STKIP Pelita Bangsa,” jelasnya.

Sebelumnya anggota DPRD kota Tanjungpinang terdakwa Rini Pratiwi didakwa jaksa Penuntut Umum Mona Amelia, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdakwa dinyatakan, menggunakan gelar atau titel palsu S2 yang tidak sesuai dengan Ijazah yang diperolehnya saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota Tanjungpinang.

Usai mendengar keterangan saksi LLdikti, Ketua Majelis Hakim Boy Syailendra didampingi Hakim anggota, Novarina Manurung dan Justiar Ronald, kembali menunda persidangan pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...