Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Likuidasi Tunggu RUPS, Berikut Nama-Nama 18 Anak Perusahaan BUMD Kepri

Direktur BUMD PT.Pembangunan Kepri Azwardi saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad Ansar Ahmad (Foto:ist/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang -Direktur BUMD PT.Pembangunan Kepri Azwardi mengatakan, wacana likuidasi (Pembubaran-red) sejumlah anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai mana yang diwacanakan DPRD Kepri, hingga saat masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Azwardi mengatakan, untuk melakukan Likuidasi tersebut, juga perlu dilakukan beberapa tahapan yang diawali dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jika keputusan RUPS menyatakan perlu dilakukan Likuidasi, tentu kami sebagai management di BUMD, wajib melaksanakannya. Apakah itu perintah untuk membubarkan anak perusahaan, kemudian diikuti dengan likuidasi atau hal lainya,” ujar Azwardi saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2021).

Prosedur likuidasi perusahaan yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) lanjutnya, juga harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas kecuali ditentukan lain.

Dalam prosesnya, juga harus melibatkan banyak pihak yang diawali dengan Audit atas capital atau asset, pertanggung jawaban utang, penunjukan likuidator, pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), pemberitahuan pada kreditor, hingga adanya keputusan Menteri untuk mencatat berakhirnya atau bubarnya status badan hukum perseroan yang ditindaklanjuti dengan penghapusan nama perseroan tersebut dari daftar perseroan dan pengumuman dalam Lembaran BNRI.

Azwardi juga mengakui, Provinsi Kepulauan Riau melalui BUMD PT.Pembangunan Kepri saat ini memiliki 18 anak perusahaan, baik yang sudah memenuhi kewajiban modal disetor, maupun baru hanya tercatat sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan kepemilikan akta pendirian tau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mengenai performa dari sejumlah anak Perusahaan BUMD PT.Pembangunan Kepri itu, Azwardi mengatakan hingga saat ini kondisi dan kinerja performanya bermacam-macam.

“Ada yang sudah menghasilkan dividen dari pembagian laba untuk pemegang saham yang berasal dari untung anak perusahaan ketika menjalani sebuah usaha selama satu periode, dan ada juga yang belum memberikan kontribusi sama sekali,” ujarnya.

Namun demikian, sebagai direktur BUMD, pihaknya mengaku, sangat optimis pemerintah provinsi Kepri melalui Gubernur akan mendukung BUMD PT.Pembangunan Kepri untuk bangkit dan mampu menjadi sehat serta tumbuh dan berkembang.

“Alhamdulillah, dari beberapa kali pertemuan kami dengan Bapak Gubernur, sepertinya kami sudah satu frekuensi. Sama-sama memikirkan bagaimana menjadikan BUMD sebagai agent of change (agen perubahan). Sehingga BUMD mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Berikut Nama-nama anak Perusahaan yang dimiliki BUMD PT.Pembangunan Kepri
1.PT.Kepri Enerflow Environment
2.PT.Kepri Gas Inti Utama,
3.PT.Kepri Oil Inti Energy,
4.PT.Tenaga Listrik Bintan,
5.PT.Bank Perkreditan Rakyat Kepri Batam,
6.PT.SIN Kepri Logistik,
7.PT.Kepri Mitch Solutions,
8.PT.Kepri Jasa Angkasa,
9.PT.Indonusa Pandu Nautica,
10.PT.Perdagangan Kepri,
11.PT.Kepri Sarana Transportasi,
12.PT.Kepri Airlines,
13.PT.Energi Kepri Abadi,
14.PT.Kharisma Karyatama Kepri,
15.PT.Pembangunan Kepri NWN,
16.PT.Sarana Kepulauan Riau,
17.PT.Bumiputra Pembangunan Kepri dan
18.PT.Bumiputra Kepri Resources.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Asmin Patros meminta agar badan usaha milik daerah PT.Pembangunan Kepri, segera melakukan pemetaan perusahaan berdasarkan klasifikasi bisnis dan peran sosialnya pada masyarakat.

Pemetaan terhadap 18 anak perusahaan BUMD Kepri itu sebut Asmin, perlu dilakukan untuk mengetahui perusahaan mana yang menguntungkan dan merugikan serta membebani anggaran dalam operasional.

“Anak perusahaan yang justeru tidak jelas orientasi bisnisnya, lebih baik dilikuidasi saja,” ujarnya dalam rapat Pansus Perseroan Daerah (Perseroda), Pelabuhan Kepri dan Pembangunan Kepri yang dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad para OPD dan anggota DPRD Kepri, Jumat (30/4/2021) lalu.

Penulis :Redaksi
Editor    :Redaksi

Comments
Loading...