Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Dapat WTP, BPK Temukan Sejumlah Permasalahan Dalam Pengelolaan APBD 2020 Anambas

Kepala BPK Kepri Mamudi saat menyerahakan LHP-LKPD APBD Kabupaten Kepualauaan Anambas kepada Ketua DPRD dan Bupati Anambas

PRESMEDIA.ID, Batam- Badan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan LHP-LKPD-APBD 2020 hasil pemeriksaan BPK itu, diserahkan secara langsung Kepala Perwakilan BPK Kepri Masmudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Hasnidar dan kepada Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris sebagaimana diikuti dari laman kepri.bpk.go.id.

Masmudi menyatakan, Penyerahan LHP merupakan amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pada tingkat kabupaten/kota, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK, diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan oleh BPK kepada DPRD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat dua bulan setelah LKPD diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPK untuk diperiksa.

Kepala BPK Kepri Masmudi, menyatakan dari pemeriksaan LKPD-APBD 2020 kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dilakukan BPK Kepri, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Kepri atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas.

Sejumlah temuan itu antara lain, pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terkait Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

“Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian opini yang diberikan, bukan merupakan jaminan terhadap ketiadaan penyimpangan atau kecurangan di dalam laporan keuangan pemerintah,” ujarnya.

Opini lanjut Masmudi, merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Meski demikian, jika pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran lainnya terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berpotensi atau terindikasi menimbulkan kerugian negara, maka hal ini akan diungkap dalam LHP.

BPK Temukan Permasalahan Dalam Pengelolaan APBD 2020 Anambas

Masmudi melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang terjadi.

Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejumlah temuan itu menyangkut:

Realisasi Penggunaan Belanja Hibah oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebesar Rp169.450.000,00 tidak sesuai ketentuan

Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda Keterlambatan atas tiga Paket Pekerjaan Proyek sebesar Rp 1.273.625.364,43,- dan Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum sepenuhnya memadai.

LKPD-APBD 2020 Anambas Tetap Dapat WTP

Kendati terdapat beberapa temuan, Masmudi mengatakan, tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan, Hingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2020.

Atas opini WTP itu, Bupati Anambas, Abdul Haris, menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada BPK Kepri yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik serta banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Bagi kami, tahun ini adalah tahun ke-4 Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan predikat WTP secara berturut-turut. Untuk memperoleh predikat ini, kami telah bekerja keras melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan proses penyusunan laporan keuangan,” ujarnya.

Sejumlah upaya yang dilakukan, sebutnya dengan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern di setiap jenjang organisasi, perbaikan manajemen pengelolaan aset, peningkatan kualitas SDM, perbaikan pengelolaan dan pengembangan pusat data elektronik dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...