Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tinjau Pemulangan PMI, Mendagri Ingatkan Aparat Awasi Pelabuhan Tikus di Kepri    

Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat memantau kedatangan Pekerja Migran Indoensia (PMI) di Batam (Foto:Humas prov Kepri)

PRESMEDIA.ID, Batam- Menteri dalam negeri Tito Karnavian mengingatkan aparat penegak hukum di Kepri, agar mengawasi pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang berpotensi memulangkan PMI ilegal dan akan dapat memicu penambahan positif Covid-19 di Kepri.

“Kita khawatirkan itu bila ada pemulangan TKI ilegal dengan pelabuhan tak resmi. Bahayanya selain pelanggaran hukum, tentu tanpa melewati pemeriksaan dengan protokol kesehatan ketat,” ujar menteri dalam Negeri di Batan Sabtu (08/05/2021) kemarin.

Untuk mengantisipasi hal itu, Mendagri menyatakan, akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

“Surat ini nantinya berlaku sekali jalan bagi TKI. Ini khusus bagi PMI yang masuk ke Malaysia tanpa surat. Tujuannya itu tadi, agar bisa kita kontrol masuk ke Indonesia dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa dengan pintu masuknya PMI ke Indonesia melalui Kepri menjadi beban berat bagi kepala daerah. Terutama Kota Batam.

“PMI lewat satu pintu saja dari Batam. Saya yakin ini memang jadi beban buat Kepri, termasuk buat  Wali kota Batam,” ucapnya.

Bila arus pemulangan PMI tinggi dengan fasilitas yang tidak dapat menampung lagi. Mendagri Tito juga mengatakan, akan koordinasi dengan Gubernur Riau dan Sumatera.

“Prinsipnya kalau di Batam sudah tak bisa tertampung, harus ada pengalihan harus juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tito Karnavian beserta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad juga melihat langsung proses pemeriksaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam yang tepat berada di depan Mega Mall.

Mendagri menyampaikan, pemulangan para PMI dari negara Jiran melalui Kepri itu merupakan operasi kemanusian.

“PMI itu saudara kita, mereka pulang ke Indonesia ini juga dikarenakan ada pembatasan dari Malaysia. Jadi gak mungkin kita larang. Sebab itu saya sepakat yang disampaikan Pak Gubernur. Bahwa kita ini menggelar operasi kemanusiaan,” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Ogawa

Comments
Loading...