Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Dapat Opini WTP, BPK Temukan Sejumlah Permasalahan Lima LKPD-APBD 2020 Kabupaten/kota di Kepri

Kepala BPK-RI perwakilan Kepri saat menyerahkan LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020 Kota Batam kepada wali kota Batam M.Rudi (Foto:BPK Kepri/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Batam – Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP-BP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Kepri, menemukan sejumlah Permasalahan di Lima LKPD-APBD 2020 Kabupaten/kota di Kepri.

Ke lima daerah yang LHP-LKPD-APBD nya yang diserahkan BPK Kepri itu adalah, LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020 kabupaten Kepulauan Anambas, LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020 Kota Batam, LHP BPK atas LKPD-APBD 2020 Kota Tanjungpinang dan LHP BPK atas LKPD-APBD 202 Kabupaten Bintan.

Penyerahan LHP-LKPD APBD 2020 ke lima Kabupaten/kota itu dilakukan Kepala BPK-RI perwakilan Kepri Masmudi, kepada Ketua DPRD dan Bupati/wali kota di di Auditorium Lt.5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Batam pada Rabu (5/5/2021) kemarin.

Kepala BPK-RI perwakilan provinsi Kepri Masmudi mengatakan, sejumlah temuan BPK tas sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada lima kabupaten/kota tersebut terkait dengan tiga hal, yaitu pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan aset.
Beberapa diantaranya adalah, Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan belum memadai, Pemerintah Daerah belum menetapkan status Rumah Dinas yang telah dihuni untuk ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah, Kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut.

Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018, serta Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan.

Namun demikian, temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian atas lima Laporan Keuangan pemerintah kabupaten/kota TA 2020 tersebut di atas.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan ke Lima kabupaten/kota di Kepri itu.

Terhadap sejumlah permasalahan yang ditemukan, BPK Merekomendasikan pada masing-masing Pemerintah daerah melalui DPRD, agar dapat menindak lanjuti penyelesaiannya dalam waktu 60 hari setelah LHP-BPK tersebut diterima.

Penulis:kepri.bpk.go.id
Editor :Redaksi

Comments
Loading...