Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Menko Perekonomian: Antisipasi Kepulangan PMI dengan Prokes Ketat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 10 Mei 2021. (Foto: Istimewa/BPMI Setpres/Rusman).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, meminta upaya antisipasi penanganan para Pekerja Migran Iindonesia (PMI) yang pulang melalui pintu masuk di sejumlah daerah dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

‘’Protokol kesehatan dimaksud antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi,’’ Airlangga saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (10/5/2021).

Dilansir dari laman resmi kepresidenan, Airlangga menambahkan, bahwa baru-baru ini pihaknya bersama sejumlah gubernur dibahas di Sumatera dan Kalimantan, yakni di Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar telah dibahas terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai.

Dikatakannya, kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran.

Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya PMI dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

Penulis: Redaksi/BPMI Setpres
Editor: Ogawa

Comments
Loading...