Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Dana BUMD Tanjungpinang, Kejari Belum Tetapkan Tersangka

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Bambang Heri Purwanto. (Foto: Doc/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sampai saat ini, belum menetapkan tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang tahun 2017-2019.

Kepala Kejaksaan negeri Tanjungpinang, Joko Yuhono melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari, Bambang Heri Purwanto, mengatakan pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami siapa pelaku dalam dugaaan korupsi penyalahgunaan keuangan non usaha BUMD Tanjungpinang tahun 2017-2019 itu.

“Masih pemeriksaan saksi, untuk mendalami siapa pelaku yang bertanggungjawab,” kata Bambang saat di konfirmasi PRESMEDIA.ID, Selasa (18/5/2021).

Bambang memaparkan ke-14 orang saksi yang diperiksa itu adalah mantan Direktur dan Direksi BUMD, Wali kota, serta sejumlah Pihak lain yang melakukan peminjaman dan penggunaan dana.

Sejumlah sakti itu seperti mantan Direksi BUMD inisial K,Ns,R,Ga,Ma,D,An,Er,Ea,Ta,Y, TAS, M dan ER, seluruh merupakan saksi peminjam dan yang meminjamkan dana BUMD tersebut.

Namun sampai saat ini Kejari belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

Ketika disinggung mengenai peran dan tersangka dari saksi yang diperiksa, Bambang mengatakan akan didiskusikan dahulu dengan Seksi Pidana Khusus.

“Karena kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, maka kami diskusi dulu dengan Kasi Pidsus yang baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sejak 2 bulan lalu Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah meningkatkan status dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status Penyelidikan (Lidik) ke Penyidikan (Lid) ini, dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu, yang mengakibatkan kerugian Negara C/q Pemerintah kota Tanjungpinang Rp900 juta.

Proses hukum dugaan korupsi utang-piutang sejumlah mantan Dirut dan pihak ketiga di BUMD kota Tanjungpinang ini, dilakukan atas ditemukannya unsur melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp900 juta.

Unsur melawan hukumnya kata Kejaksaan terpenuhi dan kerugian negara C/q pemerintah daerah di BUMD kota Tanjungpinang atas penyalahgunaan keuangan di BUMD itu mencapai Rp 900 juta.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...