Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Dishub Batam, Hakim PN Tolak Eksepsi Keberatan Terdakwa Rustam Effendi

Sidang Putusan Sela Korupsi dana SPJK di Dishub Batam. Hakim PN Tolak Eksepsi Keberatan Terdakwa Rustam Efendi

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menolak eksepsi (nota keberatan) terdakwa Rustam Efendi atas dakwaan Jaksa dalam korupsi pungutan liar (Pungli) dana Penerbitan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di dinas Perhubungan (Dishub) kota Batam.

Putusan sela ini dibacakan Ketua Majelis Hakim, Eduard MP Sihaloho didampingi Hakim anggota Jonni Gultom dan Yon Efri di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (28/4/2021).

Dalam persidangan yang dibacakan secara virtual Hakim mengatakan, kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan sebagaimana yang dipermasalahkan terdakwa dan kuasa hukumnya bukan merupakan suatu alasan dan atas hal itu dakwaan JPU dikatakan Hakim telah memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

“Selain itu nota keberatan terdakwa tidak beralasan hukum sehingga ditolak. memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,” kata Eduard.

Lebih lanjut, Eduard menyebutkan memerintahkan JPU, Dedy Simatupang untuk melanjutkan persidangan pokok perkara dengan agenda menghadirkan saksi ke Pengadilan.

Hakim juga menyatakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Adi Chandra Simarmata sekiranya masih ada keberatan terkait putusan eksepsi, nantinya dapat diupayakan dan diuraikan ke dalam pokok perkara.

Sebelumnya Terdakwa kasus Pungli Kepala dinas Perhubungan Batam Rustam Effendi didakwa pasal berlapis atas dugaan korupsi Pemerasan dalam Jabatan. JPU mendakwa Rustam Efendi (55) Bin Baduadi melanggar pasal 12 a UU Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesatu KUHP. Atau kedua melanggar pasal 11 UU Tipikor jo pasal jo pasal 55 ayat 1 ke-1 no 65 ayat kesatu KUHP.

Dalam uraiannya, JPU juga mengatakan Terdakwa Rutan Efendi sebagai Kepala dinas bersama-sama dengan Terdakwa Heryanto yang merupakan bawahannya, sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Dishub Batam diduga melakukan Pungli terhadap penerbitan SPJK kepada dealer dan penjual mobil sebagai mitranya di kota Batam dalam pengurusan izin SPJK.

Dedi mengungkapkan, dalam jabatan sebagai Kepala dinas dan Kepala Seksi pengujian Kendaraan bermotor, kedua terdakwa meminta tarif penerbitan SPJK per unit kendaraan bermotor jenis angkutan barang awalnya Rp 1 juta.

Namun karena tarif itu terlalu tinggi dan memberatkan dealer dan penjual mobil, sehingga diturunkan dan disepakati Rp 850 ribu per unit kendaraan bermotor jenis angkutan atau angkutan orang komersil.

Pungutan liar dalam pengurusan SPJK ini telah dilakukan kedua terdakwa, tanpa dasar hukum di dishub Batam sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.

Adapun rincian SPJK di tahun 2018 sebanyak 258 surat, dengan total pungutan Luar yang yang diperoleh Rp 219 juta, tahun 2019 sebanyak 816 surat sebesar Rp 693 juta, dan tahun 2020 sebanyak 665 surat sebesar Rp 565 juta.

“Dengan perhitungan Rp850 ribu per unit Mobil maka, total keseluruhan dana pungli yang diperoleh kedua Terdakwa Rp 1,4 miliar,” papar Dodi.

Dari jumlah tersebut, Terdakwa Rustam Efendi memperoleh bagian Pungli Rp500 ribu per unit SPJK yang disetujui, sedangkan sisanya Rp350 ribu diambil oleh terdakwa Heriyanto untuk dana operasional Dishub Batam dan pribadinya.

Sidang pemeriksaan pokok perkara akan dilaksanakan minggu mendatang, dengan perintah majelis Hakim, agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ke Pengadilan.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...