Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pengelolaan MV.Lintas Kepri Jadi Temuan BPK di LHP-APBD 2020

*Kepri Kembali Raih Opini WTP Atas LKPD-APBD 2020

BPK-RI perwaki;an Provinsi Kepri Basrullah Akbar saat menyerahakan LHP-BPK atas Pemeriksaan LKPD-APBD 2020 Provinsi Kepri ke Gubernur Kepri Ansar Ahmad di DPRD Kepri

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD 2020.

Hal tersebut disampaikan anggota V BPK RI, Basrullah Akbar dalam paripurna penyampaian hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Kepri, Kamis (20/5/2021).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD-APBD 2020, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD APBD Kepri 2020. Mudah-mudahan opini ini dapat menjadi momentum terciptanya transparansi keuangan daerah,” ungkapnya.

PAD Penglolaan MV.Lintas Kepri Belum Disetorkan

Namun demikian, Basrullah Akbar juga mengingatkan, meskipun diberikan opini WTP atas LKPD-APBD 2020 Kepri, BPK juga memberikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki dan ditekankan dalam pengelolaan keuangan APBD Kepri 2020.

Diantaranya, belum disetorkan Pendapatan PAD dari pengelolaan PT.Pelabuhan Kepri dari pengelolaan Mv.Lintas Kepri tahun 2020. Kemudian, adanya kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPRP dan Dinas Pendidikan, yang berdampak pada kelebihan pembayaran kegiatan Proyek di APBD, dan ketiga adalah persoalan pendataan aset tetap Pemprov Kepri yang belum tuntas.

“Maka, kami merekomendasikan kepada Gubernur, agar dapat menyetorkan bagi hasil dari pengelolaan MV.Lintas Kepri ke kas daerah. Kemudian memerintahkan Dinas PUPRP dan Dinas Pendidikan, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran  serta seluruh OPD melakukan pembinaan mengenai penggunaan aset barang yang telah digunakan,” tegas Basrullah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengucapkan rasa syukurnya atas pendapatan Pemprov Kepri yang telah menerima opini WTP yang ke-11 berturut-turut oleh BPK RI. Terhadap pencapaian tersebut pula ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap seluruh OPD serta pihak-pihak terkait yang telah bekerja dengan baik.

“Diharapkan dengan adanya pencapaian ini tata Kelola keuangan pemerintah kedepan semakin baik, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, meminta Pemprov Kepri segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI sesuai dengan aturan yang berlaku. Selamat-lambatnya 60 hari setelah paripurna dilaksanakan.

Selain itu, lanjut Jumaga, pihaknya juga melakukan pengawasan Sebagaimana tugasnya untuk mengawasi realisasi tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan BPK-RI kepada Pemprov Kepri.

“Selanjutnya Gubernur diminta menindaklanjuti rekomendasi serta  menyusun rencana aksi dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan yakni selamat-lambatnya 60 hari sejak paripurna dilaksanakan,” demikian Jumaga.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi 

Comments
Loading...