Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tentukan Kualitas Kinerja Pemda, Litbang Kemendagri Gelar Simulasi IPKD

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Litbang Kemendagri Sumule Tumbo. (Foto: Puspen Kemendagri/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Badan Litbang Kemendagri menggelar simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dengan mengambil sampel di jajaran Pemprov Jawa Barat secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni dalam acara tersebut memberikan arahan dan penegasan, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran IPKD.

Pada kesempatan yang juga dihadiri Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo, yang bertindak sebagai pembicara kunci.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin. Simulasi tersebut diikuti oleh unsur Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Sumule menyampaikan pengukuran IPKD ke depannya akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Hal itu guna membantu kemudahan pengukuran IPKD untuk mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Dengan pengukuran ini nantinya, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diuji konsistensinya berdasarkan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD yang ditetapkan.

”Implikasinya pemerintah daerah harus bisa memproyeksikan anggaran yang tersedia sesuai dengan program prioritas,” ujar Sumule.

Sumule berharap dengan pengukuran ini, nantinya siapapun yang menginput data tidak ada masalah terhadap hasilnya.

”Kita ibaratkan aplikasi ini seperti kalkulator, siapapun yang menekan, angka yang dihasilkan sama.” terang Sumule.

IPKD Tampilkan Predikat Daerah Terbaik

Sumule melanjutkan, pengelompokan hasil IPKD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah.

IPKD juga, imbuh Sumule, dengan sendirinya akan menentukan penetapan peringkat satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Selain itu, juga dilakukan penetapan satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat kurang baik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Hasil pengukuran IPKD, maka pemerintah daerah berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Saya harapkan langkah ini dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Karena itulah, Sumule mengimbau agar setiap pemerintah daerah dapat berkoordinasi guna mempercepat penginputan data, agar hasilnya dapat dilaporkan kepada Mendagri.

“Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kemudian hasilnya sudah bisa kami publikasikan,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi/Puspen Kemendagri
Editor: Ogawa

Comments
Loading...