Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi BPHTB, Inspektorat Tanjungpinang Sebut Yudi Korupsi Bersama Staf Notaris Sudi

Sidang lanjutan Korupsi BPHTB Tanjungpinang dengan menghadirkan sejumlah saksi di PN Tanjungpinang.(Foto: Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Inspektorat Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatakan, terdakwa Yudi Ramdani bekerjasama dengan Yudo Asmoro, staf Notaris Sudi SH, dalam mengkorupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Hal itu dikatakan Marsos Auditor Inspektorat kota Tanjungpinang, dalam kesaksiannya, pada sidang lanjutan dugaan korupsi BPHTB di PN Tanjungpinang, Selasa (25/5/2021).

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi BPHTB ini, selain menghadirkan Maros, juga hadir Raja Monroviah Inspektur pembantu Inspektorat Tanjungpinang,
Isnaini Bayu Wibowo, mantan PNS BP2 RD Tanjungpinang yang saat ini pindah ke Pemerintah Provinsi Kepri, dan Tri Nanda, Teller Service Bank BTN Tanjungpinang.

Dalam keterangannya kepada hakim di PN Tanjungpinang, Marsos mengatakan dugaan kebocoran dana BPHTB kota Tanjungpinang itu, awalnya diketahui oleh Kepala Dinas BP2RD kota Tanjungpinang Riani, atas temuan itu selanjutnya dilaporkan ke Walikota Tanjungpinang.

“Kemudian Walikota memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa terdakwa terkait pemalsuan dokumen pajak di BP2RD tahun 2019 pada Yayasan Raja Ali Haji sekitar Rp 100 jutaan lebih, Saat saya sebagai ketua tim pemeriksaan terdakwa,” kata Marsos.

Selanjutnya, kata Marsos, tim melakukan pemanggilan kepada terdakwa untuk dimintai keterangan. Dari keterangan terdakwa, dia bekerja untuk mengakses sistem informasi di BP2RD saat menjabat sebagai Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang

“Dari hasil pemeriksaan Tim Inspektorat, Terdakwa mengakui, bekerja sama dengan staf Notaris Sudi SH, beranam Yudi Asmoro untuk melakukan pengurusan dokumen,” ungkap Marsos.

Ia menyampaikan pada waktu itu terdakwa mengakses sistem dan mencetak surat setoran pajak daerah di kantor BP2RD yang ditandatangani oleh pejabat BP2RD, dan surat itu juga tidak sah.

“Yudo Asmoro mencari yang mencari klien, yaitu Yayasan Raja Ali Haji untuk mengurus nilai BPHTB yang seharusnya disetorkan ternyata tidak disetorkan,” ungkapnya lagi.

Marsos menambahkan sesuai dengan pesanan Yudo, terdakwa juga membuatkan surat setoran pajak yang diduga dipalsukan, dan dengan kwitansi penyetoran itu, seolah-olah wajib pajak sudah membayar, tetapi kenyataanya dana yang diberikan tidak disetor ke Kas Daerah.

“Pembuatan surat setoran pajak daerah yang seharusnya di BP2RD, tetapi ini dilakukan Terdakwa tidak di BP2RD. Itu terlihat dari isi bukti setoran pajak, isinya telah melunasi BPHTB tetapi yang seharusnya di Bank,” ujarnya.

Namun demikian, Marsos menyatakan, atas temuan itu Inspektorat hanya mengaudit dan memeriksa kedisiplinan aparat dalam menjalankan SOP, atas pelanggaran yang dilakukan dan bukan mengaudit nilai kerugian.

“Saat audit dan pemeriksaan di Inspektorat, proses hukum Terdakwa Yudi juga sudah diproses hukum di Kejaksaan sehingga tidak bisa dilakukan investigasi,” jelasnya.

Sampai berita ini diunggah, persidangan kasus ini masih diskor oleh Majelis Hakim PN Tanjungpinang hingga pukul 12.30 WIB.

Sebelumnya, Jaksa penuntut Umum mendakwa Yudi Rahmadhani

dalam dakwaan Jaksa, juga dikatakan dana wajib pajak BPHTB yang diduga dikorupsi Terdakwa, dititipkan ke notaris Sudi melalui saksi Yudo. Selanjutnya, Yudo tidak menyetorkan ke Kasa Daerah, tetapi memberikan dana Pajak BPHTB wajib pajak itu ke terdakwa Yudi.

“Sehingga karena belum masuk ke dalam kas negara dianggap belum menjadi kerugian negara dan baru potensi yang belum terjadi,” kata Jaksa.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejaksaan negeri Tanjungpinang, mendakwa terdakwa Yudi Ramadhan dengan dakwaan berlapis, melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan Subsider, JPU juga mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyatakan, terdakwa yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang, turut bekerja melakukan penginputan data dan administrasi Wajib Pajak BPHTB serta menerima pembayaran-pembayaran dana BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan melalui notaris Sudi.

Tugas terdakwa lanjut Jaksa sesuai dengan SK Penempatannya adalah Kepala Bidang (Kabid Aset) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

“Sehingga tidak ada hubungannya dengan pemungutan dan penginputan data WP BPHTB dalam penerimaan pajak Daerah Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Penginputan dan pemungutan Pajak BPHTB di BP2RD lanjutnya, juga telah dilakukan terdakwa sejak sejak 2018 sampai 2019. Kendati tidak seluruhnya dan hanya dari beberapa notaris. Dari sejumlah dana tersebut, diduga tidak disetorkan terdakwa ke Kas daerah sebagai perolehan PAD kota Tanjungpinang yang mengakibatkan kerugian negara C/q Pemerintah kota Tanjungpinang Rp.3 Miliar.

Penulis : Roland
Editor. :Redaksi

Comments
Loading...