Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jika Dikelola Transparan, Gubernur Ansar Pastikan PAD Labuh Jangkar Meningkat

*Dari Pembukaan Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan.

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menyampaikan kata sambutannya pada pembukaan Rakor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepri di Sekupang Batam, Selasa (25/5/2021). (Foto: Istimewa/HumproHub Setda Kepri).

PRESMEDIA.ID, Batam – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menegaskan bahwa potensi sumber daya laut melalui labuh jangkar, harus ditingkatkan terus.

Supaya meningkat, sebutnya, tentu harus menerapkan mekanisme pengelolaan yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel.

“Dengan dukungan semua pihak, maka optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kita, dapat tercapai,” kata Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kepri bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepri di Sekupang Batam, Selasa (25/5/2021).

Pada rakor yang mengangkat tema “Pengawasan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Kepulauan Riau” Strategi Pengawasan Labuh Jangkar Lay Up Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kepri itu, Gubernur menyampaikan pengelolaan dengan menerapkan sistem transparan, akuntabel inilah akan menjamin pengelolaan PAD Kepri bisa terus meningkat setiap tahunnya.

”Dari rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2020 rasio kontribusi PAD sebesar 34,05 persen atau Rp1,2 triliun,” rinci Gubernur.

Tak luput, Gubernur Ansar juga mengapresiasi peran BPKP Provinsi Kepri yang telah melaksanakan pengawalan atas akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Kepri. Pihaknya berharap, peningkatan PAD yang lahir dari pengelolaan secara akuntabel, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pada itu, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto menekankan, dalam rangka peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi PAD yang bersumber dari SDA Laut Kepri, diperlukan sinergi dan strategi pengawasan khusus dengan pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas pusat dan daerah.

Menurutnya, sinergi dan strategi pengawasan tersebut sangat diperlukan agar program strategis Pemerintah Provinsi Kepri bisa membawa lompatan besar ke depan.

Iwan menjelaskan, bahwa ada tiga strategi khusus pengawasan yang kami lakukan, di antaranya tata kelola BUMD, Rekomendasi Strategis atas Kebijakan Labuh Jangkar Lay-Up, dan Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada BUMD.

”Pengawasan yang kami lakukan juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP,” tukasnya.

Rakor yang dilakukan secara virtual dan diikuti oleh bupati/walilkota se Provinsi Kepri itu, juga menghadirkan narasumber di antaranya, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto, Direktur 1 Korupsi KPK Didik Agung Widjanarko, Inspektur 1 Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga dan Kepala BPKP Provinsi Kepri Wawan Yulianto

Tampak hadir juga Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Stafsus Gubernur, Asisten, dan Kepala OPD Provinsi Kepri.

Penulis: Redaksi/HumproHub Setda Kepri
Editor: Ogawa

Comments
Loading...