Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jaksa Agung Sebut Kerugian Negara di Korupsi PT Asabri Capai Rp 22,78 T

Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin bersama Ketua BPK RI Dr Agung Firman Sampurna saat menyampaikan hasil kerugian negara atas Tipikor PT Asabri bertempat di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Foto: Istimewa/Penkum Kejati Kepri).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin menyebutkan, kerugian negara terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) tahun 2012 sampai 2019 sebesar Rp22,78 triliun.

Jumlah tersebut merupakan hasil nilai penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Hal itu dikemukakan Jaksa Agung bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Agung Firman Sampurna, bertempat di depan Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

“Berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK RI,  kerugian negara kasus dugaan korupsi pada PT Asabri Persero tahun  2012 sampai 2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun,” kata Burhanuddin dalam rillis yang dikirim Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui Kasipenkum Kejati Kepri, Selasa (1/6/2021).

Burhanuddin mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung. Sehingga permintaan perhitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK RI pada 15 Januari 2021, lalu dapat terlaksanakan dengan cepat dan selesai pada tanggal 27 Mei 2021.

Sehingga, imbuh Burhanuddin, perkara dapat diserahterimakan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 28 Mei 2021.

Selanjutnya, Ketua BPK RI, Agung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Industri Keuangan serta pihak-pihak lain yang telah membantu BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.

Kerugian Negara PT Asabri Bersifat Nyata

Agung mengatakan bahwa angka kerugian keuangan negara ini bersifat nyata, pasti, dan merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut.

“Adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019 berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan Reksadana,” papar Agung.

Agung menjelaskan, saham dan Reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri (Persero).

Sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung RI, nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan (atau perbuatan melawan hukum) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun.

Pemeriksaan tersebut, sebut Agung, merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tipikor yang ditangani oleh Instansi Penegak Hukum (IPH), dalam hal ini Kejaksaan Agung, serta dalam rangka menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK RI.

Agung berharap, semoga hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara dapat memberikan tambahan informasi bagi stakeholders atau masyarakat luas, dan akan terus mendukung agar pengelolaan PT Asabri  dan sektor keuangan lainnya di Indonesia, serta dapat terus diperbaiki ke depannya. Sehingga, dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Konferensi Pers Jaksa Agung RI dan Ketua BPK RI di Kejaksaan Agung RI ini, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Penulis:Roland/Penkum Kejati Kepri
Editor  :Ogawa

Comments
Loading...