Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tekan Kasus COVID-19, Pemprov Kepri Mengaku Sudah Bentuk 2.500 Posko PPKM di RT/RW

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina. (Foto: Ismail/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepri mengaku, sudah membentuk 2.500 Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro tingkat RT/RW.

Seluruh posko yang dibentuk itu, tersebar di kabupaten/kota se-Kepri. Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, mengatakan pembentukan posko di tingkat RT/RW ini, menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dan Instruksi Mendagri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dalam mengoptimalkan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan.

”Ini sebesar-besar bagi pengendalian penyebaran COVID-19 serta memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Kepri. PPKM Mikro itu istilah bahasa lain lockdown lokal di tingkat RT/RW,” kata Wagub Marlin, Selasa (1/6/2021).

Marlin menambahkan, tujuan lain dari diterapkan PPKM berbasis mikro, agar warga sekitar di lingkungan RT/RW, juga mampu bahu-membahu menjaga lingkungan tempat tinggalnya dari paparan COVID-19.

Di samping itu, melalui PPKM Mikro ini, Marlin berharap para ketua RT/RW setempat menjadi ujung tombak guna mengedukasi warganya terhadap bahaya COVID-19, sekaligus pentingnya memperketat protokol kesehatan pencegahan virus tersebut.

“Apabila ada warga yang terpapar COVID-19, maka ketua RT/RW dapat langsung berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kabupaten/kota agar segera ditangani lebih lanjut,” tanggapnya.

Marlin memastikan, bahwa untuk kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko PPKM Mikro RT/RT di tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan kebutuhan pokok.

Untuk kebutuhan tingkat desa, dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sementara kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Wagub Marlin juga menekankan, bahwa pihaknya akan selalu mendorong pemerintah kabupaten/kota menyediakan tempat karantina terpusat di tingkat kecamatan/kelurahan/desa hingga tingkat RT/RW.

Kemudian, lanjut Wagub Marlin, memberikan dukungan pelaksanaan PPKM Mikro tingkat RT/RW dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang melakukan karantina.

“Pemprov Kepri siap mendukung kebutuhan kabupaten/kota dalam menangani pandemi COVID-19. Seperti peralatan tes COVID-19, masker, dan obat-obatan,” demikian Marlin.

Penulis:Ismail
Editor  :Ogawa

Comments
Loading...