Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi BPHTB, Yudo Setor Seluruh Dana BPHTB 2018-2019 ke Terdakwa Yudi Ramadhan

Korupsi BPHTB, Bersaksi di PN Yudo sebut seluruh dana BPHTB yang diurusnya 2018-2019 disetor ke terdakwa Yudi Ramdhan (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Yudo Asmoro staf Notaris Sudi SH, mengaku menyetorkan seluruh uang pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang pernah diurusnya ke terdakwa Yudi Ramadhan.

Hal ini dikatakan Yudo Asmoro, dalam kesaksiannya pada sidang lanjutan dugaan tindak korupsi BPHTB kota Tanjungpinang di PN Tanjungpinang, Kamis (3/6/2021).

Sejumlah dana BPHTB warga pemohon yang diserahkan itu bulai dari Rp 50 juta sampai Rp 100 juta ke terdakwa Yudi Ramdani. Dalam persidangan ini, Yudo juga mengatakan, awalnya dia mengetahui perkara tersebut dari Media dan setelah itu, Terdakwa Yudi menghubunginya dan mengatakan namanya disebut-sebut pada saat terdakwa dimintai keterangan oleh internal BP2RD Tanjungpinang.

Selanjutnya Terdakwa Yudi mengajak saksi Yudo ketemu berdua di salah satu kedai kopi, karena terdakwa ingin menyampaikan bahwa terdakwa baru dimintai keterangan terkait permasalahan BPHTB yang tidak masuk ke kas Daerah Pemko Tanjungpinang.

“Dia (Terdakwa) telah menyebutkan nama saya, berkas yang diproses itu melalui dirinya,” kata Yudo.

Yudo juga mengatakan, penyetoran pajak BPHTB itu, dilakukan dalam kondisi situasional, Sebab ada berkas klien yang diurusnya di kantor Notaris Sudi SH terburu-buru harus secepatnya diproses.

Yudo juga menceritalana, pada 2018 itu,dia pernah meminta tolong ke terdakwa, karena terdakwa dulu pernah menjabat sebagai Kabid di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tanjungpinang, yang sekarang BP2RD. Tapi saat itu terdakwa Yudi dikatakan sudah tidak lagi menjabat sebagai Kabid saat pengurusan BPHTB dilakukan.

Alasan Yudo mengurus BPHTB melalui Terdakwa Yudi karena, melalui terdakwa proses pengurusannya cepat dan tidak ada hambatan.

“Walaupun terdakwa tidak lagi bekerja disana (BP2RD-red) tapi prosesnya bisa cepat selesai, Dalam waktu hitungan jam atau hari itu selesai dan paling lama 3 hari,” ujarnya.

Sedangkan jika langsung melakukan pengurusan ke kantor BP2RD Tanjungpinang, kata Yudo, malah sangat lambat, dan bisa memakan selesai 2 sampai 3 minggu paling lama atau paling cepat 3 hari.

Atas dasar itu, pada 2018 Yudo melalui kantor Notaris Sudi mengurus 97 berkas Permohonan balik nama sertifikat tanah melalui terdakwa dan 2019 sebanyak 95 berkas.

“Dari pengurusan itu, sejumlah uang pembayaran pajak BPHTB-nya saya setor dan berikan melalui Dia (Terdakwa-red,”jelasnya.

Mengenai penyerahan puluhan bahkan ratusan juta dana Pajak BPHTB kepada terdakwa, Yodo mengaku sangat percaya dan merasa tidak kecurigaan, kendati dalam setiap penyerahan pajak BPHTB kliennya itu tidak dibarengi dengan bukti kwitansi pembayaran.

“Penyerahan dana ke Dia (Terdakwa-red) tidak ada bukti kwitansi, tetapi saya selalu catat dalam buku, berapa nominal pembayaran yang kami lakukan. Termasuk untuk dana Rp 50 sampai Rp100 juta itu,” ucapnya.

Yudo juga mengaku, dari pengurusan yang dilakukan, dirinya tidak menerima imbalan uang dari terdakwa. Dan saat diperiksa Penyidik dia juga diminta membuka catatan miliknya dan mencocokan dengan dokumen BPHTB yang ada.

“Jumlah dana yang tidak disetorkan, saat saya diperiksa, juga diberi tahu penyidik, totalnya ada sekitar Rp3 miliar lebih dari tahun 2018 sampai 2019,” jelasnya.

Selain memeriksa Yudo, sidang lanjutan kasus Korupsi pajak BPHTB dengan terdakwa tunggal Yudi Rahmadhani ini, juga menghadirkan saksi Sudi SH  selaku pemilik Notaris Sudi SH, Kurniadi Ardian staf Notaris Sudi, Susanti dan Winda Gustika, yang keduanya selaku klien Notaris Sudi SH.

Bahkan hingga sore, proses sidangan masih terus berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya di PN Tanjungpinang.

Sebelumnya diberitakan, Inspektorat Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatakan, terdakwa Yudi Ramdani bekerjasama dengan Yudo Asmoro staf Notaris Sudi SH, dalam mengkorupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejaksaan negeri Tanjungpinang, mendakwa terdakwa Yudi Ramadhan dengan dakwaan berlapis, melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan Subsider, JPU juga mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyatakan,terdakwa yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang, turut bekerja melakukan pemungutan dan penginputan data dan administrasi Wajib Pajak BPHTB serta menerima pembayaran-pembayaran dana BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan melalui notaris Sudi.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi 

Comments
Loading...