Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sidik Korupsi di BUMD, Kejari Tanjungpinang Surati BPKP dan Kemendagri

Kepala Seksi Pidana khusus Kejari Tanjungpinang Dasril

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang surati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau untuk menghitung kerugian negara atas dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan piutang non usaha di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) tahun 2017-2019.

“Kita sudah menyurati BPKP Kepri, dalam pekan ini kita akan berkoordinasi,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( KasiPidsus) Kejari Tanjungpinang, Dasril saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu(9/6/2021).

Ia menyampaikan agar kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini secepatnya diketahui, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan.

Selain itu, Dasril menyebutkan juga selain penyidik juga telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta keterangan ahli dalam perkara ini.

“Ahli terkait BUMD, sudah kita surati dan telah dikirim melalui email maupun kantor pos,” tambahnya.

Dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan piutang non usaha BUMD PT.TMB tahun 2017-2019 juga telah memeriksa sejumlah saksi.

“Lebih kurang sekitar dua puluhan lebih saksi kita telah periksa,” ucapnya.

Menurutnya namun saksi-saksi ini walaupun telah diperiksa sebelumnya, tidak menutup kemungkinan jika dalam penyidikan masih ada kekurangan makan akan diperiksa kembali.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebelumnya telah meningkatkan dugaan Korupsi penggunaan keuangan non usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Peningkatan status Penyelidikan (Lidik) ke Penyidikan (Lid) ini, dilakukan berdasarkan gelar perkara dan ditemukannya unsur melawan hukum dalam dugaan korupsi itu, yang mengakibatkan kerugian Negara C/q Pemerintah kota Tanjungpinang Rp900 juta.

Proses hukum dugaan korupsi utang-piutang sejumlah mantan Dirut dan pihak ketiga di BUMD kota Tanjungpinang ini, dilakukan atas ditemukannya unsur melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp900 juta.
Unsur melawan hukumnya terpenuhi dan kerugian negara C/q pemerintah daerah di BUMD kota Tanjungpinang atas penyalahgunaan keuangan di BUMD ini ditaksir mencapai Rp 900 juta.

Penulis: Roland
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...